Saturday, August 21, 2010

Presiden Menghina Islam

Agama itu ada dalam semua dimensi kehidupan manusia. Dan pada dimensi tertentu, agama tampak lebih menonjol dari aliran manapun. Umpamanya, rakyat dan kekuasaan negara. Realitas ini suka atau tidak, agama memiliki campur tangan yang besar dan dituntut menjadi lebih kritis dan proaktif.

Namun, dalam konteks rakyat dan kekuasaan di Indenesia, tafsir dan otoritas agama sering diposisikan terpisah, bahkan terkesan dimandulkan. Dengan dalil: Indonesia bukan negara berbasis agama. Jika dalil (pemahaman) ini menjadi sebuah rujukan mutlak, maka muncul pertanyaan: Apakah negara yang dibentuk itu tidak memiliki agama? Atau puncuk dari kekuasaan negara adalah politik kamuflasi untuk menguasai umat beragama?

Selanjutnya, pertanyaan yang paling mendasar antar hubungan kekuasaan negara dan umat beragama, yakni: Bagaimana peran dan fungsi negara menumbuhkan potensi agama dalam membangun kualitas kehidupan rakyat agar lebih cerdas, mandiri, sejahtera dan beradab? (baca)
Islam dan Pancasila

Secara teoritis, ideologi negara (NKRI) mempertegas dirinya meyakini ke-Esa-an Tuhan sebagai sumber keyakinan bernegara dan berbangsa. Namun, dalam prakteknya, keyakinan ini menuai problem yang krusial: Terjadi pertentangan dan terkesan diskriminatif.

Sebutlah, pemahaman tentang ke-Esa-an Tuhan oleh negara lebih condong pada ajaran Islam, yang tentunya berbeda dengan pemahaman Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dari perbedaan konsep teologi dimaksut, jelas menunjukan bahwa ke-Esa-an dalam ideologi Pancasila adalah representasi Islam. Apakah hal ini adalah bentuk diskriminasi? (baca)

Walaupun secara teologi, terkesan negara memiliki hubungan khusus dengan Islam. Namun dalam implementasi sistem dan struktur kekuasaan negara, terjadi distorsi. Yakni, dari sisi keyakinan keagamaan, negara memberikan kebebasaan yang seluas-luasnya kepada ummat Islam. Akan tetapi dari sisi penerapan pengetahuan (syariat) ke dalam sistem ketatanegaraan, Islam tidak memiliki otoritas yang terukur. – Kecuali Aceh yang sepenuhnya menerapkan syariat Islam dengan memanfaatkan desentralisasi (otonomi khusus).

Contoh kasus yang menunjukan adanya kontraksi ideologi dan distorsi otoritas Islam dalam sistem dan kebijakan negara sebagai berikut:

Pertama, Penguasaan dan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara lebih mengutamakan pendekatan konsep sekuler-liberal dengan menjadikan segelintir kelompok kapitalis sebagai mitra utama negara. Pendekatan ini menunjukan bahwa negara telah menafikan Pancasila dan otoritas ummat Islam secara tidak adil dan proporsional.

Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan negara tersebut, menyebabkan ummat Islam berada dalam posisi dilemahkan dan kehilangan haknya atas nikmat dan karunia kekayaan alam yang diberikan oleh Allah SWT.

Kedua, penguasaan sumber daya ekonomi-perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah dan negara, sepenuhnya berkiblat pada kekuatan ideologi sekuler-liberal (neolib). Hal itu menyebabkan posisi ummat Islam secara otomatis dikerdilkan dan selalu berada dalam kontrol kekuasaan kapitalisme global.

Ketiga, peran dan fungsi negara untuk melindungi kehormatan, keyakinan dan eksistensi Islam sebagai agama mayoritas, dirasakan tidak menyentuh masalah-masalah yang substansial. Sebagai contoh adalah kasus Ahmadiyah yang hingga kini masih menjadi pertentangan di masyarakat.

Dalam kasus Ahmadiyah, sebagian kalangan ummat Islam berpendapat bahwa pemimpin negara, dalam hal ini Presiden SBY, telah melakukan pendekatan penyelesaian masalah di luar konsep dan otoritas Islam. Yakni, menjadikan wacana pluraisme dan alasan kepentingan stabilitas nasional sebagai alat untuk membungkam aspirasi Islam yang mendesak Ahmadiyah dibubarkan.

Pendekatan kebijakan yang dilakukan oleh SBY, sangat kental dengan agenda politik sekuler-liberal dan dinilai menghina dan melecehkan aspirasi ummat Islam. Dari kasus ini juga dapat dilihat dengan jelas, bahwa ideologi Pancasila yang menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesungguhnya berada dalam tafsir yang bebas, kabur dan bergantung sepenuhnya pada kepentingan segelintir elit yang berkuasa.

Singkatnya, jika penyelenggara negara merujuk dan menempatkan dirinya di bawah kekuatan-kekuatan global yang berbasis liberal, maka posisi dan eksistensi mayoritas ummat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terpaksa dikorbankan dan termarginal.

Terbukti selama 60 tahun, posisi ummat Islam cenderung bergerak ke arah kemiskinan absolut dan hanya dijadikan sebagai alat legitimasi ideologi Pancasila untuk mempertahankan eksistensi NKRI secara tidak adil dan manusiawi. Apakah benar demikian?

Salam Faizal Assegaf
Artikel ini pernah dimuat di blog kompasiana 9 Februari 2010

0 komentar:

Post a Comment

Please leave your constructive comments and use polite manner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More