Saturday, June 18, 2011

Kebobrokan Demokrasi dalam Pandangan Plato, Aristoteles & Islam

DALAM DEMOKRASI..
=> Suara seorang profesor nilainya sama dengan suara seorang idiot. Suara seorang pendeta atau pastur nilainya sama dengan seorang pendosa.
=> kebenaran diukur dari banyaknya suara, bukan dari kebenaran itu sendiri. Bila mayoritas menginginkan homoseksual maka itulah yang disahkan, walaupun dalam Injil/AlQuran jelas melarangnya.

High Cost

Meski populer dan dianggap terbaik, nyatanya demokrasi adalah sistem yang sangat mahal. Demokrasi membutuhkan biaya tinggi (high cost). Saat memberikan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR, 16 Agustus tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  bahkan cemas dan prihatin dengan perkembangan demokrasi yang makin mahal ini. Meluasnya politik uang, kata SBY, hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat dan merusak demokrasi yang sedang dibangun. Praktik politik uang, katanya, pasti diikuti oleh pelakunya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Pernyataan SBY ini tentu saja pemanis bibir saja. Pasalnya kegiatan politik dirinya dan kroni-kroninya juga mengeluarkan dana yang sangat besar. Konon biaya kampanye Pilpres pasangan SBY-Boediono menghabiskan dana terbesar dibanding pasangan calon lainnya. Biaya kampanye putra bungsu SBY, Ibas, untuk maju menjadi legislator dari Pacitan menurut politisi PDIP yang maju dari dapil yang sama, Hasto Kristianto,  menghabiskan dana Rp. 7 milyar. Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada, Sigit Pamungkas, bahkan menuding orang dekat SBY, Andi Mallarangeng, melanggengkan demokrasi yang semakin mahal melalui berbagai iklan yang digarap Fox Indonesia.

Pemilihan kepala daerah (bupati, walikota/gubernur) secara langsung makin menambah mahal harga demokrasi. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, minimal biaya yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah Rp 20 miliar. Untuk daerah yang kaya, biayanya bisa sampai Rp 100 hingga Rp 150 miliar. “Kalau ditambah dengan ongkos untuk berperkara di MK, berapa lagi yang harus dicari?,” kata Gamawan seperti dikutip Kompas.com (5/7/2010). Bank Indonesia memperkirakan pengeluaran APBD untuk 244 Pilkada tahun 2010 mencapai Rp. 4,2 triliun. Sementara menurut Gamawan Fauzi ‘hanya’ menghabiskan dana Rp 3,5 triliun saja. Fantastis!.

Demokrasi Kriminal   

Pengamat politik dari Universitas Northwestern Amerika Serikat, Profesor Jeffrey Winters menilai Indonesia merupakan negara demokrasi tanpa hukum. Hal ini berdasarkan pengamatannya bahwa pasca jatuhnya rezim Soeharto, sistem demokrasi di Indonesia justru beralih pada sistem oligarki. Akibatnya, hukum yang diharapkan bisa membatasi serta mengawal pemerintahan tidak berfungsi sama sekali. “Demokrasi tanpa hukum dampaknya adalah demokrasi kriminal. Hukum di sini justru tunduk kepada penguasa,” kata Jeffrey.

Demokrasi kriminal ini juga tidak selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemberantasan korupsi. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Profesor Didin S Damanhuri, demokrasi politik di Indonesia belum ada relasinya terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi. Karena hingga kini Indonesia masih berada di tingkat kesejahteran ekonomi rendah. Sementara tingkat korupsi masih tinggi.    

Perkembangan demokrasi politik, kata Didin, belum mampu mendorong secara signifikan terhadap pengurangan tingkat korupsi. Bahkan dalam laporan penelitian yang bertajuk “Demokrasi politik, Korupsi dan Kesejahteraan Ekonomi”, Didin menulis dalam hubungan antara tingkat kesejahteraaan dengan korupsi, Indonesia menempatkan diri pada posisi terburuk kedua di antara 70 negara. Indonesia hanya satu level di atas Nigeria. Menyedihkan!.

Bobrok Sejak Lahir   

Demokrasi sejatinya sistem yang cacat sejak kelahirannya. Bahkan sistem ini juga dicaci-maki di negeri asalnya, Yunani. Aristoteles (348-322 SM) menyebut demokrasi sebagai Mobocracy atau the rule of the mob. Ia menggambarkan demokrasi sebagai sebuah sistem yang bobrok, karena sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan anarkhisme.   

Menurut Aristoteles bila negara dipegang oleh banyak orang (lewat perwakilan legislatif) akan berbuah petaka. Dalam bukunya “Politics”, Aristoteles menyebut demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state). Menurutnya pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan anarkhis, menjadi ajang pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elit kekuasaan.

Plato (472-347 SM) mengatakan bahwa liberalisasi adalah akar demokrasi, sekaligus biang petaka mengapa negara demokrasi akan gagal selama-lamanya. Dalam pemerintahan demokratis, kepentingan rakyat diperhatikan sedemikian rupa dan kebebasan pun dijamin oleh pemerintah. Semua warga negara adalah orang-orang yang bebas. Kemerdekaan dan kebebasan merupakan prinsip yang paling utama.

Plato mengatakan, “.…they are free men; the city is full of freedom and liberty of speech, and men in it may do what they like.” (Republic, page: 11). (…mereka adalah orang-orang yang merdeka, negara penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara, dan orang-orang didalamnya boleh melakukan apa yang disukainya, red).

Orang-orang akan mengejar kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Akibatnya bencana bagi negara dan warganya. Setiap orang ingin mengatur diri sendiri dan berbuat sesuka hatinya sehingga timbullah berbagai kerusuhan yang disebabkan berbagai tindakan kekerasan (violence), ketidaktertiban atau kekacauan (anarchy), kejangakkan/ tidak bermoral (licentiousness) dan ketidaksopanan (immodesty).

Menurut Plato, pada masa itu citra negara benar-benar telah rusak. Ia menyaksikan betapa negara menjadi rusak dan buruk akibat penguasa yang korup. Karena demokrasi terlalu mendewa-dewakan (kebebasan) individu yang berlebihan sehingga membawa bencana bagi negara, yakni anarki (kebrutalan) yang memunculkan tirani.
Kala itu, banyak orang melakuan hal yang tidak senonoh. Anak-anak kehilangan rasa hormat terhadap orang tua, murid merendahkan guru, dan hancurnya moralitas. Karena itu, pada perkembangan Yunani, intrik para raja dan rakyat banyak sekali terjadi. Hak-hak rakyat tercampakkan, korupsi merajalela, dan demokrasi tidak mampu memberikan keamanan bagi rakyatnya. Hingga pemikir liberal dari Perancis Benjamin Constan (1767-1830) berkata: ”Demokrasi membawa kita menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.”

Bertentangan dengan Islam

Aneh bila ada orang yang mengatakan Islam sejalan dengan demokrasi atau demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Dikatakan oleh mereka bahwa esensi demokrasi sama dengan Islam, yakni musyawarah (syura), toleransi (tasamuh), keadilan (al-adl) dan persamaan (musawah).

Padahal inti dari demokrasi bukan itu. Dua pokok landasan (asas) demokrasi yang bertentangan dengan Islam secara diametral adalah bahwa (1) kedaulatan di tangan rakyat dan (2) rakyat adalah sumber kekuasaan. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat membawa konsekuensi bahwa hak legislasi (penetapan hukum) berada di tangan rakyat (yang dilakukan oleh lembaga perwakilannya, seperti DPR). Sementara sumber kekuasaan di tangan rakyat berarti rakyatlah yang memilih penguasa untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh mereka dan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum itu. Rakyat pula yang berhak memberhentikan penguasa dan menggantinya dengan penguasa lain.

Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam bukunya “Ad Dimukratiyah Nizhamul Kufr” menjelaskan bahwa menurut Islam, kedaulatan (as siyadah) berada di tangan syariat, bukan di tangan umat. Artinya hanya Allah Swt sajalah yang bertindak sebagai Musyari’ (pembuat hukum). Penetapan halal dan haram, hak prerogatif Allah Swt bukan dimusyawarahkan oleh DPR. (lihat QS. An Nisa’ [4]: 60 dan 65, QS. Al An’an [6]: 57).

Kekuasaan (as-Shultan) memang milik umat. Tetapi syariat tidak memberikan hak kepada umat untuk memberhentikan penguasa. Umat tidak boleh melakukan pemberontakan selama penguasa masih menjalankan syariat Islam. Jika diketahui penguasa melakukan pelanggaran terhadap syariat yang berhak untuk menurunkan penguasa adalah Mahkamah Mazhalim, bukan rakyat.

Dari sisi teknis, sistem politik Islam juga lebih mudah dan murah. Pemilihan kepala daerah baik gubernur (Wali) maupun bupati/walikota (Amil) cukup dengan pengangkatan oleh kepala negara. Kepala Negara akan mengangkat seorang figur yang dinilainya mempunyai kapasitas, kapabilitas, cakap, adil dan amanah untuk memimpin sebuah wilayah. Tidak diperlukan biaya bermilyar-milyar untuk kampanye dan sengketa di MK. Tentu saja bebas dari korupsi. Sekarang tinggal pilih mana, demokrasi yang bobrok dan mahal atau sistem Islam yang adil, mensejahterakan, mudah dan murah?. Pilih sekarang jangan menunggu negeri ini hancur.

3 komentar:

sangat menikmati di awalnya. pas waktu asyik2nya dijelaskan malah ending...menurut saya sih masih bisa diberi keterangan2 yang mendukung.

good job. :)

bkn sistemnya yg salah. tetapi oknumnya.. apapun sistemnya klo manusianya tdk konsisten menjalankan, jgn harap ada terjadi perubahan.

Post a Comment

Please leave your constructive comments and use polite manner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More