Persahabatan R.A. Kartini dengan Para Yahudi Belanda

Surat-surat Kartini yang kental dengan doktrin pluralisme agama, okultisme, dan humanisme ala Theosofi banyak ditujukan kepada sahabat-sahabatnya yang berdarah Yahudi. Siapa saja mereka?

Ciptakan Beat Musik Keren dengan FL Studio 10

Tak perlu bersusah payah untuk mencari alat-alat musik drum, gitar, saxophone, dsb karena dengan FL Studio 10 anda bisa menciptakan efek-efek musik analog/digital mulai dari genre hip hop, soul, rock, pop, house dsb.

Mo Sabri Music Video

Mohammed Sabri, atau lebih dikenal dengan nama Mo Sabri adalah penyanyi asal Johnson City, Tennessee yang kerap menggabungkan unsur Hip Hop, Punk dan Lagu bertemakan Nasheed. Ingin tahu lagu nasheed versi Mo ? Klik gambar di atas

Ebook Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru

Ada beberapa hal bagus dalam ebook ini, diantaranya: ternyata naskah Proklamasi yang dicorat-coret itu bukan naskah asli; ternyata bung Karno pernah berwasiat agar keluarganya tidak turun ke panggung politik.

Bahaya Pendidikan Multikultural

Salah satu tema pendidikan multikultural yang berbahaya adalah penerimaan terhadap kebiasaan menyimpang homoseksual, sikap 'toleran' terhadap freesex dan yang tak kalah berbahaya adalah penempatan agama sebagai salah satu aspek kultur.

Sunday, September 30, 2012

Mengenang 'Jasa Besar' Gus Dur pada Umat Islam (bag 2)

Pada harian Republika edisi 29 Maret 2000 (23 Dzulhijjah 1420 H) Gus Dur mengeluarkan statemen politik yang diskriminatif dengan mengatakan, bahwa gejolak dan konflik di Maluku terjadi akibat pada era Soeharto kalangan Kristen diperlakukan tidak adil, sebaliknya masyarakat Islam diperlakukan bagaikan anak emas. Selengkapnya, pernyataan Gus Dur itu sebagai berikut: Gejolak Maluku terjadi, akibat Islam dianak-emaskan’

“Jika dulu Belanda mengambil orang-orang Kristen untuk posisi militer dan pemerintahan, dalam era Soeharto pemerintah merekrut Muslim.”

Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kembali membuat pernyataan yang mengejutkan, kali ini tentang konflik Maluku. Di mata dia, konflik dan kerusuhan di wilayah Maluku berawal dari ketidakadilan pemerintah sebelumnya (era Soeharto) dalam memperlakukan umat Kristen.

“Masa sepuluh tahun ter-akhir pemerintah lalu, telah memberikan perlakukan istimewa sebagai anak emas (golden boy) bagi masyarakat Islam di Maluku,” katanya saat membuka seminar Internasional “ Mencari Bentuk Ideal Negara Indonesia Masa Depan”, di Istana Negara, Selasa (28/3). Kondisi itu, sambungnya, kemudian mengakibatkan kese-imbangan antara Kristen dan Islam terganggu.

Menurut Abdurrahman, jika dulu Belanda mengambil orang-orang Kristen untuk posisi militer dan pemerintahan, dalam sepuluh tahun terakhir era Soeharto, pemerintah merekrut Muslim sangat banyak dibanding Kristen. “Ini termasuk 38 posisi penting di provinsi tersebut, yang sebelumnya, posisi tersebut dibagi antara Muslim dan Kristen, kemudian diserahkan kepada Muslim semua. Ini lalu menjadikan pemeluk Kristen merasa sangat terganggu.”-

Ketika masyarakat Kristen memprotesnya, lanjut Ab-durrahman, pemerintah lokal dan pusat memutuskan untuk melindas protes tersebut. Dan, akhirnya konflik jadi begitu besar. Dan karena militan Muslim yang diperlakukan sebagai golden boy (anak emas), maka menyerbulah mereka ke kampong Kristen, sehingga ekskalasi pun terjadi antara militan Kristen dan Muslim.

Menurutnya, apa yang terjadi di Ambon, Maluku, dan Papua menunjukkan betapa aspirasi dari propinsi-propinsi tersebut tak tersalurkan. Sehingga, akhirnya merebak dalam bentuk protes massa. Solusi bagi masalah ini, kata Abdurrahman, pemerintah setempat harus banyak berkomunikasi dengan masyarakat luar tapi tetap menggunakan emosi lokal.

Pernyataan Gus Dur itu tak pelak mengundang sesal tokoh agama. Sekjen DDII Hussein Umar dan tokoh NU KH Ilyas Ruchiyat yang dimintai komentarnya soal pernyataan SARA Gus Dur itu, sama-sama menyayangkan karena pernyataan tersebut tidak didukung data akurat

“Kasus-kasus yang terjadi di Ambon karena sebab lain. Bukan karena dimanjakan. Apanya yang dimanjakan?” kata Ilyas ketika dihubungi di kediamannya. Menurut dia, ada yang kurang serasi dalam pergaulan, sehingga yang besar merasa unggul dan yang kecil merasa dipinggirkan. Akibatnya satu sama lain saling curiga.

Ilyas berpendapat selama ini perlakuan terhadap semua agama sama. Dia mengambil contoh di Departemen Agama di mana di situ dibentuk dirjen dari semua agama. “Hanya saja, mungkin karena umat Islam jumlahnya besar maka kegiatannya terlihat lebih banyak,” katanya.

Hingga saat ini, menurut KH Ilyas, kerukunan yang didambakan memang belum berhasil. Ini bukan berarti pemerintah tak pernah berusha. Karena, menurutnya, setiap pemerintahan selalu berupaya men-ciptakan keserasian hidup antar umat beragama. Dia berharap nantinya terjadi perubahan persepsi sehingga yang besar tidak merasa unggul dan yang minoritas tak merasa dipinggirkan.

Hussein sendiri selain menyesalkan, juga khawatir jika pernyataan Abdurrahman itu bisa membuat umat Islam marah dan kecewa. Dia menganggap pernyataan Gus Dur itu tidak akan menyelesaikan kasus tersebut. “Gus Dur terlalu menyederhanakan persoalan di Maluku. Padahal kasus sebenarnya tidaklah demikian,” tegas Hussein Umar.

Malah sebaliknya, menurut keterangan para tokoh Muslim Maluku yang datang ke Jakarta, selama ini umat Islam banyak menerima ketidak-adilan. Banyak posisi yang tidak dibagi secara proporsional. “Dan umat Islam selama ini selalu dipinggirkan,” kata Hussein.

Seharusnya, kata Hussein, sebagai Kepala Negara, Gus Dur tidak perlu melontarkan pernyataan sensitif seperti itu. Karena dikhawatirkan dari pernyataan tersebut akan menimbulkan bias, dan membuat kemarahan bagi umat Islam. “Pernyataan Gus Dur ini bisa menimbulkan kekece-waan bagi umat Islam. Apalagi kondisi di Maluku sendiri belum aman, masih banyak peristiwa sporadis di beberapa lokasi,” papar Hussein Umar.

Komentar berbagai pihak pun bermunculan, antara lain dari Sekjen PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), “…Dr. Pattiasina, menyang-kal pandangan yang menyatakan konflik di Maluku dipicu sikap pemerintah era Soeharto yang menganak-emaskan umat Islam. Menurutnya, umat Islam justru mendapat perhatian Soeharto pada periode akhir pemerintahannya.” (Republika Kamis 30 Maret 2000).

Di majalah Forum Keadilan edisi 9 April 2000, Dicky Mailoa, Ketua Crisis Center PGI untuk masalah Maluku tidak menepis adanya penganak-emasan umat Islam pada dasawarsa terakhir era Soeharto, namun “…pada saat itu belum menghasilkan konflik, tapi hanya menghasilkan prakondisi yang tidak sehat.” Sedangkan Pendeta Arnold Nicolas Radjawane, anggota DPR asal Maluku, membantah adanya ketidak-puasan itu, “Tidak benar bahwa umat Kristen tidak puas, lalu marah dan berkonflik dengan saudara muslimnya.”

Di milis Sabili, Hasan Rasyidi berkomentar, bahwa pernyataan Gus Dur tidak hanya menyakitkan hati umat Islam, juga merupakan sebuah pernyataan yang tidak bermoral. Gus Dur Kambing Hitamkan Umat Islam Ambon, katanya.

Selanjutnya ia katakan:”Lagi-lagi Gus Dur membuat ulah. Kali ini dia mengatakan bahwa kerusuhan di Maluku terjadi karena umat Islam di Ambon dianak-emaskan. Sosiolog UI, Ahmad Thamrin Tamagola membantah hal ini. Dia menganggap Gus Dur terlalu menyepelekan masalah. Sesungguhnya, pada zaman Belanda hingga awal pemerintahan Orba, umat Kristen yang dianak-emaskan. Mereka jadi pejabat-pejabat serta prajurit-prajurit militer.

Toh dengan penganak emasan tersebut, umat Islam mampu bersikap sabar, karena mereka orang yang beradab. Tapi begitu umat Islam yang disisihkan dari birokrasi dan militer, berwiraswasta dan menjadi makmur serta memperoleh pendidikan yang tinggi. Pada tahun 1980-an, setelah para sarjana Muslim pulang ke Ambon, maka barulah Muslim Ambon berhasil memperoleh posisi-posisi yang penting.

Nah, umat Kristen yang biasa dianak-emaskan ini begitu merasa tersingkir, akhirnya marah dan membantai ribuan umat Islam. Inilah yang terjadi. Seandainya umat Kristen tidak biadab, tak mungkin pembantaian tersebut bisa terjadi.

Jadi statement Gus Dur itu benar-benar menyakitkan hati umat Islam. Umat Islam Ambon sudah dibantai, lalu disalahkan pula oleh Gus Dur. Benar-benar tidak bermoral. Para komentator itu mungkin benar, bahwa pernyataan Gus Dur tentang akar masalah kasus Ambon-Maluku berupa dianak-emaskannya masyarakat Islam, merupakan pernyataan yang tidak bermoral, sebab pada kenyataannya kalangan Islam-lah yang selalu dirugikan.

Dalam buku “Ambon Bersimbah Darah” karya H. Hartono Ahmad Jaiz, sejarawan Ambon, Thamrin Ely mengatakan, “Orang Ambon yang Kristen mendapat perlakuan istimewa dari VOC dan pemerintah kolonial. Mereka menikmati pendidikan, belajar bahasa Melayu, dan akhirnya diperbolehkan memasuki jajaran administrasi…” Thamrin Ely juga mencatat, “Gubernur Maluku yang pertama adalah seorang Kristen Protestan, Mr. Latuharhari. Begitu juga beberapa gubernur berikutnya. Banyak posisi kursi di pemerintahan sejak awal kemerdekaan dipegang warga Kristen. Umat Islam tidak memprotes.” “Tapi saat dua gubernur terakhir, Akib Latuconsina dan Saleh Latucon-sina, yang Muslim asli Maluku, memberi beberapa jabatan kursi kepada Muslim, dan itu pun masih belum representatif, kelompok Kristen tidak puas. Lantas mereka menghembuskan issu bahwa Islam menguasai lembaga pemerintahan…” demikian papar Thamrin Ely sebagaimana dikutip oleh H. Hartono Ahmad Jaiz.

Jadi, yang sebenarnya dijadikan anak emas (golden boy) bukanlah masyarakat Maluku yang Islam, tetapi masyarakat Maluku yang Kristen. Masyarakat Maluku Kristen ini sudah termanjakan oleh situasi sejak zaman kolonial Belanda, yang pada akhirnya tidak membuat mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang fair dan demokratis.

Masih dalam buku yang sama, Thamrin Ely mencontohkan, “Organi-sasi-organisasi Kristen, misalnya, protes saat Kolonel Junaidi Panegoro diusulkan oleh ABRI untuk duduk di kursi Walikota beberapa tahun lalu. Alasannya, tak sesuai dengan keadaan penduduk kota Ambon yang jumlah pemeluk Kristennya lebih besar. Maka Junaidi pun ditarik, dan naiklah Chritanasale, seorang Kristen. Umat Islam menerima, bahkan yang pertama memberikan dukungan adalah HMI Ambon.”

Tidak hanya menyangkut jabatan struktural di birokrasi pemerinta-han saja yang menjadi hajat Kristen Maluku, terhadap organisasi kepemu-daan pun Kristen Maluku sangat menunjukkan sikap sektarianistis yang pekat, sebagaimana dicontohkan Thamrin Ely, “…Orang Islam diam saja saat ketua dan sekretaris KNPI dipegang Kristen. Tapi ketika Muslim menduduki jabatan ketua, kalangan Kristen langsung protes, dan meminta pertimbangan kekuasaan. Begitu juga di Golkar. Sebaliknya, umat Islam tidak bereaksi apa-apa terhadap dominasi Kristen di Universitas Pattimura.”

Sejauh ini, tidak pernah terdengar suara protes dari Gus Dur, mana-kala umat Islam di Maluku didzalimi oleh masyarakat Maluku Kristen. Gus Dur hanya bersuara ketika masyarakat Kristen Maluku menghembuskan adanya Islamisasi di tubuh pemerintahan daerah dan organisasi atau lembaga strategis lainnya.

Rustam Kastor, Brigjen TNI Purnawirawan kelahiran Ambon, dalam bukunya berjudul “Fakta, Data dan Analisa: Konspirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Ummat Islam di Ambon Maluku”menyimpulkan bahwa kasus Ambon-Maluku bukan sekedar konflik antar penduduk berbeda agama, namun ada hal-hal yang lebih substan-sial sebagai penyebabnya yaitu , “…konspirasi besar yang telah memanfaatkan konflik Kristen-Islam yang telah berlangsung ratusan tahun untuk kepentingan politik Kristen di Indonesia dalam rangka merebut posisi yang lebih kuat setelah tergeser oleh kekuatan Islam dalam dasa warsa terakhir.”

Jadi, adanya ekskalasi kecemburuan masyarakat Kristen Ambon-Maluku terhadap masyarakat Islam Ambon-Maluku, hanyalah media penghantar terjadinya konflik. Potensi konflik itu memang ada dan sewaktu-waktu meletup, namun masih dalam batas konflik yang tidak berkepanjangan dan nyaris tidak terencana.

Sedangkan kasus Moslem Cleansing atau genocide yang terjadi sejak 19 Januari 1999 (Idul Fitri Berdarah), adalah peristiwa politik (kepentingan politik Kristen) yang memanfaatkan potensi konflik tadi. Dan diselenggara kan dengan seksama, sistematis serta terencana. Fakta-fakta yang dianalisis oleh Rustam Kastor menunjukkan hal itu.

Sejauh ini, potensi konflik Islam-Kristen di Ambon-Maluku berhasil diredam melalui konsep Pela-Gandong, yang berhasil menelurkan sebuah perdamaian semu. Karena konsep itu sendiri merupakan konsep rekayasa semata yang hanya menguntungkan pihak Kristen.

Ada sebuah pandangan mengenai konsep Pela-Gandong ini, yang dipublikasikan oleh Markus Kapalapica di milis [Indonesia-Views], 19 Januari 2000 sebagai berikut:

Sebutan Pela Gandong yang dibangga-banggakan orang Maluku sebenarnya tidak benar adanya. Hubungan Pela Gandong yang terdapat pada orang Maluku sebenarnya hanyalah sebuah rekayasa Pemerintahan Belanda pada saat menjajah Indonesia dengan Maluku sebagai sasaran-nya karena rempah-rempah yang ingin dikuasai.

Ada kisah menarik mengenai hal ini: Awalnya kepulauan Maluku itu adalah sebuah jazirah yang penuh dan makmur dengan hasil alam yang berlimpah-ruah, dan berpenduduk mayoritas Muslim. Di saat Belanda menjajah dan menggarap Maluku, kaum Muslim Maluku tidak bisa menerima kehadiran mereka sehingga timbul perlawanan bersenjata dari Raja-raja dan Sultan-sultan yang berada di Maluku, antara lain Raja Leihitu, Raja Leitimur, Sultan Tidore, Sultan Ternate, Sultan Khairun, Sultan Babullah dan lain-lain.

Karena adanya perlawanan yang sengit dari masyarakat Muslim Maluku, maka Belanda mulai melancarkan Politik “Devide et Impera” alias Politik Memecah Belah. Belanda masuk ke Maluku membawa tiga misi yaitu: Gold, Glory, dan Gospel.

Gold, adalah misi Belanda untuk mengeruk harta. Glory, untuk mendapatkan kemuliaan di mata masyarakat. Gospel, membawa misi Kristen dengan iming-iming materi sehingga masyarakat Maluku yang tadinya adalah mayoritas Muslim menjadi terpengaruh dan terpecah dua: Muslim dan non Muslim. Pada setiap kampung di Maluku selalu terbagi menjadi dua komunitas yaitu komunitas Muslim dan non Muslim, dan itu adalah keberhasilan Belanda dalam politik Pecah Belahnya. Contoh, kampung Iha (Muslim) dan Ihamahu (non Muslim), awalnya kedua kampung ini adalah satu yaitu Iha, tetapi karena penduduk Iha yang membangkang maka mem-bentuk daerah baru yang disebut Ihamahu (Iha yang membangkang).

Karena sering terjadi perkelahian antara kampung Muslim dan non Muslim yang pro Belanda, maka agar dapat diterima di semua komunitas masyarakat Maluku, Belanda mulai membentuk persahabatan yang tidak bisa dipisahkan dengan saling membantu dan bergotong royong dengan membuat Pela Gandong.

Untuk memperluas daerah jajahannya, Belanda menggunakan masyarakat Maluku yang pro kepadanya untuk memperluas daerah kekuasaannya dengan jalan membentuk pela gandong dengan daerah baru yang Muslim. Demikianlah kisah Pela Gandong yang selalu dibangga-banggakan, padahal hanyalah politik penjajah.

Jadi, kalau Gus Dur mengatakan bahwa pada dasawarsa terakhir era Soeharto terjadi penganak-emasan terhadap masyarakat Islam di Ambon-Maluku, dan dari situlah terjadi peristiwa berdarah yang berke-panjangan, Gus Dur sangat terkesan melantur. Kalau toh terjadi proses pengakomodasian terhadap masyarakat Islam Ambon-Maluku di posisi tertentu di dalam birokrasi dan sebagainya, itu semua tepatnya merupa-kan proses proporsionalisasi, sehingga masyarakat Islam di Ambon-Maluku tidak terus berada dalam posisi pecundang yang didzalimi. Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Islam Ambon-Maluku yang selama masa kolonialisasi tertinggal di segala bidang, mulai menunjukkan jati dirinya.

Sementara itu, Kristen Ambon-Maluku lebih cenderung merantau ke luar Maluku menjadi penyanyi, petinju, dan preman.

Sesungguhnya Gus Dur memang sudah sangat keterlaluan. Bila pada masa dasawarsa terakhir era Soeharto yang dinilainya menjadikan masyarakat Islam di Ambon-Maluku sebagai golden boy, mengapa Gus Dur seperti tidak mampu menilai masa suram dan kelam yang dialami masyarakat Islam di Ambon-Maluku sejak masa kolonialisasi hingga menjelang dasawarsa terakhir era Soeharto? Apalagi pada kenyataannya, Soeharto memang tidak pernah menganak-emaskan masyarakat Islam di Ambon-Maluku, sebab yang terjadi adalah mekanisme biasa yang kerap terjadi di mana-mana, yaitu meningkatnya kualitas SDM masyarakat Islam di Ambon-Maluku, sehingga mereka mempunyai nilai tambah (melalui pendidikan) yang memungkinkannya memasuki birokrasi dan posisi strategis lainnya. Sejalan dengan itu, masyarakat Islam dari luar Ambon-Maluku berdatangan mengisi sektor perdagangan dan sebagainya yang kosong ‘ditinggalkan’ oleh masyarakat Kristen Ambon-Maluku.

Melalui pernyataan-pernyataannya selama ini, kita berkesimpulan bahwa Gus Dur tidak saja cenderung Asbun (asal bunyi), yaitu gemar melontarkan data yang sangat tidak akurat mengenai sesuatu hal, juga tidak mempunyai keberpihakan moral terhadap berbagai encana yang menimpa ummat Islam

(Bencana Ummat Islam di Indonesia 1980 – 2000)

Mengenang 'Jasa Besar' Gus Dur pada Umat Islam

Pasca reformasi di Indonesia, terbentuklah Pemerintahan baru di bawah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui proses Pemilu pada Juni 1999. Karena itu Pemerintahan ini dipandang lebih kuat dengan legitimasi yang diakui semua pihak termasuk mancanegara.

Meskipun bergelar Kyai, namun perilaku Gus Dur seringkali berseberangan dengan ajaran Islam. Bahkan, beliau kerap melontarkan fitnah keji pada umat Islam tanpa didukung analisa yang kuat. Salah satu contoh adalah dalam menangani kasus Ambon/Maluku,terutama menyangkut bagaimana konflik fisik yang berkepanjangan ini dapat dihentikan, hukum dapat di tegakkan serta akibat berat yang menimpa kedua belah pihak yang berperang dapat diatasi secara bertahap menurut cara yang benar dalam pengertian kerugian ummat Islam sebagai pihak yang di dzalimi harus mendapatkan perhatian khusus karena besarnya permasalahan yang ditimbulkan merupakan bekas mereka.

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Presiden dirasakan belum memadai, bahkan sebaliknya merugikan ummat Islam.

1) Penunjukkan wakil Presiden Mega Wati unutk menangani kasus Ambon yang kemudian menunjuk lagi Prof. Dr Selo Sumardji sebagai penasehat Wapres untuk kasus Ambon. Ummat Islam pesimis akan mendapatkan perlakuan yang adil dengan penyelesaian yang tuntas. Megawati Sukarno Putri yang ketua umum DPP PDI.P dua periode tidak populer dikalangan ummat Islam sebab penabatannya sebagai Ina Ratu (Ibu Raja) oleh DPP PDI.P Maluku berdampak membesar-besarkan peranan megawati terhadap PDI.P Maluku padahal PDI.P Maluku bukan ex PNI tetapi mereka ex Parkindo dan ex Partai Katolik yang pribadi-pribadinya berperang dengan ummat Islam.

2) Kedatangan Presiden Gus Dur dengan Wapres Megawati bersama para menteri dan rombongan besar pada tanggal 12 Desember 1999 ke Ambon untuk menyelesaikan kasus Ambon/Maluku ternyata mengeluarkan pernyataan yang sangat mengagetkan ummat Islam yaitu menyerahkan penyelesaian konflik kepada masyarakat Ambon/Maluku sendiri, Pemerintah Pusat hanya akan memberikan dorongan. Kerusuhan yang tidak kunjung berhasil diatasi selama 1 tahun ini oleh masyarakat Ambon/Maluku, kini justru diserahkan kembali untuk diselesaikan sendiri. Presiden seperti tidak berminat mengatasi konflik yang berlatar belakang agama ini. Apakah Presiden tak punya keberanian untuk menjatuhkan vonis bersalah kepada pihak Kristen yang nyata-nyata mendzalimi ummat Islam?

3) Aktivitas langkah-langkah F.PDI.P dan DPR RI ketika secara khusus ke Ambon untuk mencarikan model solusi sebagai saran kepada Wapres jelas berbau kepentingan PDI-P. Sedangkan mereka tidak pernah menghubungi pihak Islam selama di Ambon. Dikhawatirkan Wapres akan mendapat informasi keliru yang merugikan pihak Islam yang akhirnya kebijaksanaan Wapres sebagai yang diberi tugas khusus oleh Presiden akan menentukan kebijaksa-naan yang jauh dari harapan ummat Islam.

4) Pernyataan Gus Dur setelah kembali dari kunjungan dari beberapa negara Eropa diantaranya ke Negeri Belanda menyatakan bahwa RMS seperti yang kita kenal sudah tidak ada, yang RMS sekarang adalah organisasi Kemanusian, karena itu bantuan mereka untuk Maluku akan kita terima. Pernyataan ini sekali lagi telah mengaburkan duduk permasalahan RMS yang dalam kerusuhan Ambon ini telah berperan aktif sebagai otak dan penggerak kerusuhan justru diselamatkan oleh Gus Dur. Pernyataan itu, sadar ataupun tidak, telah mendukung aktifitas pihak Krisrten dan sekali lagi ummat Islam dikecewakan.

5) KPP HAM yang sengaja dibentuk untuk mencari penyelesaian yang di pimpin Bambang Suharto yang telah bekerja di lapangan cukup lama dan pasti menemukan penyebab dan siapa yang bersalah ternya-ta belum membuat suatu laporan yang transparan untuk diketahui masyarakat. Pihak yang bersalah terkesan dilindungi, hal seperti ini justru akan mempersulit penyelesaian.

6) Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Max Tamaela yang telah empat kali diberitakan positif akan diganti ternyata pada kali terakhir dibatalkan bahkan yang tergeser Letjen TNI Suadi Ramabesi Kasum ABRI yang dalam penanganan kasus Ambon/Maluku ini telah memiliki konsep yang arahnya membong-kar RMS yang terlibat.

Penggantian ini oleh ummat Islam dikaitkan dengan pernyataan Gus Dur bahwa RMS sudah tidak ada lagi serta peran Megawati sebagai pemegang proyek Maluku yang meminta agar tidak ada pergantian pejabat di Maluku. Sampai hari ini tidak jelas arah penanganan kasus Maluku, tetap pada pendapat bahwa yang terjadi ini adalah konflik horisontal tidak melibatkan RMS.

Pendapat seperti itu terlihat tidak ada upaya untuk mengejar RMS sebagai organisasi yang mengendalikan kerusuhan. Kerusuhan ini musta-hil berjalan tanpa direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu organisasi apapun namanya. Akibat kebijaksanaan seperti itu tidak tampak kelanjutan dari segala upaya yang telah dilakukan oleh Gus Dur.

Penyelesaian Lewat Jalur Hukum dan Politik

Dalam situasi yang mulai tenang dicanangkan untuk dimulai proses rekonsiliasi yang bentuknya belum jelas, apakah rekonsiliasi akan dilaku-kan dalam bentuk maaf-maafan, tanpa adanya sanksi yang jelas bagi pihak yang bersalah? Kalau demikian, jelas persoalannya belum selesai, kemungkinan terulang di waktu lain sangat besar, sebab permasalahan-nya terus ditutup-tutupi sementara ada pihak yang diselamatkan.

Sikap presiden Gus Dur dalam menangani konflik Maluku, kian lama semakin memprihatinkan ummat Islam. Lebih-lebih setelah ia menge- mukakan pernyataan saat membuka seminar “Internasional untuk men-cari bentuk ideal negara Indonesia masa depan”di Istana Negara selasa tanggal 28 - 3 - 2000. Diberitakan oleh harian Republika terbitan tanggal 29 - 3- 2000 bahwa Gus Dur menyatakan bahwa di mata dia, konflik dan kerusuhan di Maluku berawal dari ketidak adilan pemerintah sebe-lumnya (era Suharto) dalam memperlakukan ummat Kristen.

Masa sepuluh tahun terakhir pemerintah lalu telah memberikan perlakuan istimewa sekaligus anak emas (golden boy) bagi masyarakat Islam di Maluku, mengakibatkan keseimbangan terganggu. Termasuk 38 jabatan penting di propinsi tersebut yang sebelumnya di bagi antara Muslim dan kristen, kemudian diserahkan kepada Muslim semuanya, pihak Kristan merasa sempat terganggu, ketika masyarakat Kristen memprotes, peme-rintah lokal dan pusat memutuskan untuk melindas protes tersebut, Konflik menjadi begitu besar. Dan karena militan muslim yang diperlaku-kan sebagai golden boy, maka menyerbulah mereka ke perkampungan

Kristen sehingga eskalasi pun terjadi antara militan kristen dan muslim. Pernyataan presiden yang begitu ngawur membuat ummat Islam amat prihatin, karena apa yang disampaikan itu merupakan pemutar balikan fakta secara tidak bermoral, terutama oleh mereka yang membi-sikkan ke kuping Gus Dur. Keadaan menjadi terbalik 180 derajad bila ummat Islam di anak emaskan, apalagi menyerang ke perkampungan Kristen. Mengapa Gus Dur berat sebelah dan bersikap diskriminatif, lebih percaya pada cerita pihak Kristen yang selalu berbohong secara terang-terangan? Gus Dur secara khusus telah ke Ambon untuk mengetahui kasus ini, wakil presiden telah ditunjuk untuk menangani kasus kerusuhan Ambon.

Ada panja DPR dan KPP HAM juga telah datang ke Ambon. Mengapa informasi dari pihak Kristen lebih dipercaya ? Ummat Islam menuntut penyelesaian lewat jalur hukum, tetapi enggan dilakukan. Sikap presiden yang seperti itu , mungkinkah proses hukum dapat berlangsung secara adil? Apakah tidak akan ada intervensi dari presiden yang mempengaruhi jalannya proses peradilan, sehingga yang salah dibenarkan dan sebaliknya, ummat Islam yang tidak bersalah harus menelan kepahitan karena di nyatakan bersalah. Jika demikian halnya, apa yang dapat diharapkan dari Gus Dur sebagai presiden dengan legitimasi kuat?

TIDAK semua orang punya bakat besar yang mampu berperan ganda seperti Gus Dur. Terutama dalam hal memainkan karakter sebagai muslim, sekaligus memusuhi Islam dan ummat Islam. Di masa Rasulullah SAW karakter tersebut bisa kita temui pada sosok Abdullah bin Ubai.

Bakat besar Gus Dur, sudah muncul ketika ia masih belum jadi “apa-apa”, ketika ia masih menjadi salah satu kader NU (Nahdlatul Ulama). Ketika pembantaian terhadap ummat Islam di Tanjung Priok, 12 September 1984, Gus Dur muda justru menunjukkan keberpihakan- nya kepada Beny Moerdani (Panglima ABRI kala itu), dan menemani Beny ke berbagai pesantren, untuk meyakinkan para Kyai pesantren bahwa peristiwa Tanjung Priok bukanlah peristiwa pembantaian terha-dap ummat Islam, namun hanya kesalahan prosedur biasa.

Muslim Dibantai, Gus Dur Tak Berpihak

Karakter seperti itu terus hidup hingga kini. Ketika awal bencana pembantaian ummat Islam di Ambon pertama kali berlangsung, 19 Januari 1999, yang kemudian dikenal dengan istilah Idul Fitri Berdarah, ketika itu Gus Dur belum menjabat Presiden, ia sama sekali tidak menunjukkan simpati dan empatinya kepada korban, justru mencari-cari kambing hitam dengan menyebut-kan “Brigjen K” sebagai provokator, kemudian diralat-nya menjadi “Mayjen K” sebagai provokator bencana Ambon tersebut.

Ketika kasus pembantaian warga Muslim meledak akhir Desember 1999 lalu di Tobelo, Galela, Jailolo, Sahu dan Loloda (Pulau Halmahera Utara, Maluku Utara), dan menyebabkan ribuan nyawa orang-orang Islam melayang, Gus Dur sebagai Presiden RI justru mengatakan bahwa korban dari bencana itu cuma lima orang. Sebuah pernyataan yang sangat riskan dan tidak bertanggung jawab. Apalagi terbukti kemudian, Max Tamaela (Pangdam Pattimura, yang dijuluki sebagai algojo pembantai Muslim) akhirnya terpaksa mengakui, terdapat lebih dari tujuh ratus nyawa melayang dari bencana tersebut, dan hampir seluruhnya adalah ummat Islam.

Mengenai pembantaian Muslim di Halmahera Utara itu, ada sebuah informasi menarik yang dikemukakan oleh dudi-firmansyah@goplay. com, yang pernah dipublikasikan di milis Sabili edisi 17 Januari 2000, dengan judul: Pembantaian Muslim Di Galela Pengepungan kecamatan Galela (komunitas Islam) oleh 7 kecamatan lain (komunitas Kristen) sudah dikhawatirkan oleh banyak tokoh dan orang Galela sendiri. Masalah ini sudah dilaporkan oleh masyarakat Galela kepada orang-orangnya di Jakarta, yang kemudian oleh Thamrin Amal Tomagola dilaporkan kepada Gus Dur.

Presiden Gus Dur pun kemudian langsung memanggil Suaidy Marasa-bessy guna mengatasi hal tersebut. Suaidy Marasabessy sempat heran juga pada mulanya, mengapa berita pengepungan itu tidak pernah sam-pai ke mabes TNI? Mengapa laporan itu langsung masuk ke telinga Presiden, sementara mereka sebagai aparat TNI tidak pernah mendapat laporan.

Dari sini sudah jelas terlihat bahwa TNI sendiri kecolongan, tidak mendapat informasi yang cukup tentang pengepungan kecamatan Galela (komunitas Islam) oleh orang-orang Kristen di sekitarnya, karena Panglima di sana adalah Brigjen Max Tamaela. Berhubung orang-orang Maluku itu khawatir terhadap penyerbuan itu, maka Suaidy Marasabessy langsung menyetujui pengiriman pasukan ke kecamatan Galela (tempat di mana komunitas Muslim sedang dike-pung). Beberapa tokoh masyarakat yang menghadap Suaidy memperlihatkan sebuah peta Maluku-Halmahera, dan memberikan saran, bila hendak mengirim pasukan jangan didaratkan di Ternate, tetapi langsung saja ke Morotai. Karena perjalanan dari Morotai ke Galela hanya 1 jam (melalui udara), sedangkan bila dari Ternate memakan waktu 22 jam.

Kemudian Suaidy Marasabessy menghubungi Kodim di Tobelo agar menerima pasukan yang datang di Morotai dan hendaknya Dandim Tobelo melakukan koordinasi dengan Pangdam setempat. Kenyataannya pasukan tidak dipersilakan mendarat di Morotai tetapi mendarat di Ternate. Akibatnya perjalanan pasukan dari pelabuhan udara Ternate menuju Galela memakan waktu 22 jam. Padahal seharusnya hanya 1 jam, bila pasukan kiriman itu didaratkan di Morotai.

Dalam waktu 22 jam, sebelum tentara mendarat, terjadilah pembantaian besar-besaran di kecamatan Galela. Ini jelas skandal (pembantaian) luar biasa biadabnya yang dilakukan Brigjen Max Tamaela.Sebagai Pangdam, sebagai aparat TNI Max Tamaela sudah sangat berpihak kepada kalangan Kristen. Jelas sekali Max Tamaela dengan sadar dan kejam merencanakan pembantaian terhadap sekitar dua ribuan ummat Islam di kecamatan Galela (hanya) dalam satu malam.

Bagaimana sikap Gus Dur kemudian? Ternyata Max Tamaela, sang algojo itu masih tetap aktif di institusi TNI, dan tidak termasuk Pangdam yang diganti pada musim mutasi Pati TNI. Konon, Max Tamaela dipertahankan berkat lobby Wapres Megawati kepada Gus Dur. Dan bisa dipastikan, Megawati juga telah dilobby oleh kalangan Kristen di Ambon, yang kesemuanya adalah aktivis PDI-P.

Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintahan Gus Dur dan Mega adalah bencana bagi ummat Islam,sebagaimana ditunjukkan melalui sikap dan ucapan mereka terhadap kasus Ambon.Ketika bencana pembantaian di Galela berlangsung, Wapres Megawati sedang berlibur ke Hongkong, bersama keluarganya, padahal oleh Presiden ia ditugaskan mengatasi kasus Ambon. Ada informasi menarik yang menjelaskan alasan mengapa Mega dan keluarganya menjalankan liburan akhir tahun ke Hongkong.

Menurut Gus Dur, wapres Megawati ke Hongkong bukan untuk merayakan ulang tahun suaminya (Taufik Kiemas), bukan pula untuk menyongsong terbitnya matahari pertama tahun 2000. Tetapi untuk melakukan perjalanan bisnis. Yang jelas, kepergian Mega ke Hongkong bersama Taufik Kiemas, beserta anak-anaknya, bukanlah dalam rangka mengadakan buka puasa bersama, shalat tarawih bersama, sahur bersama dengan masyarakat Muslim di sana, tetapi untuk menjalin hubungan bisnis dengan pengusaha Hongkong.

Sementara rakyat di tanah air kelaparan, dan ribuan muslim di Galela (Halmahera) dibantai, Megawati dan keluarganya justru asyik berlibur ke Hongkong, memenuhi jamuan seorang pengusaha keturunan Cina.Dan kalau toh akhirnya Wapres Megawati mempercepat liburan akhir tahunnya di Hongkong itu, setelah Presiden Gus Dur memanggilnya pulang, bukan berarti bencana yang menimpa ummat Islam agak sedikit terobati. Sebab, ketika Wapres Megawati mengunjungi Halmahera, yang ia datangi justru pengungsi non Islam bukan pengungsi dan korban dari kalangan Islam yang benar-benar menderita. Maka, bantuan sandang-pangan, obat-obatan, uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah dari Wapres Megawati pun dinikmati oleh pengungsi non Islam tadi, yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan korban dan pengungsi dari kalangan Islam.

(Bersambung)

Friday, September 28, 2012

Tawuran, Bukti Keberhasilan Pendidikan Sekuler di Indonesia?

Perkelahian  antara siswa SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta pecah di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2012). Tawuran  kedua sekolah favorit di Jakarta itu menyebabkan Alawy Yusianto Putra, 15, siswa SMAN 6 kelas X, tewas akibat luka sabetan benda tajam di bagian dada.
 

Padahal, saat itu Alawy tidak melakukan tawuran. Dia tengah makan di sekitar lokasi. Pada saat kejadian, dia mencoba menyelamatkan diri bersama temannya. Namun, siyalnya siswa belia itu terjatuh dan ditebas oleh pelaku dari SMAN 70 berinisial F.

Menanggapi hal tersebut, ustadz Fauzan Al-Anshari mengungkapkan jika para pelaku tawuran pasti bukan anak-anak Rohis. Meski sering memakan korban, namun tawuran tak pernah dikatakan radikal apalagi teroris.


“Sudah pasti yang tawuran tidak pernah ikut ke Rohis! Tapi tawuran itu tidak pernah dikatakan radikal apalagi teroris, hal itu berbeda kalau yang melakukan itu aktivis Rohis,” ujarnya melalui pesan singkat kepada voa-islam.com, Selasa (25/9/2012).

Ia menambahkan, yang demikian itu adalah standar ganda yang diajarkan sejak dini di sekolah. “Itulah standar ganda yang dilakukan sejak dini di sekolah sebagai hasil didikan PPKN dan syirik hormat bendera tiap upacara Senin pagi yang disebut cinta tanah air,” tuturnya


Jalan untuk menghentikan tawuran kata ustadz Fauzan adalah dengan mengajarkan tauhid yang benar agar para pelajar menjadi anak yang sholeh.


“Satu-satunya jalan, hentikan pelajaran PPKN dan hormat bendera serta menyanyi lagu syirik, lalu ganti dengan ajaran tauhid Islam supaya jadi anak sholeh dan generasi muda brilyan,” ucapnya.


Sebaliknya, amat salah kaprah jika ada yang mengusulkan pelajaran anti-terorisme menjadi kurikulum sekolah. “itu materi untuk cari muka dan dolar,” tandasnya.

Selama ini, buah dari pendidikan sekuler yang telah menjadi pandemi mengakar kuat di bumi pertiwi telah sukses melahirkan generasi intelektual yang bermental korup, bermuka dua dan anarkis. Masihkah kita tetap berharap dengan sistem pendidikan yang tidak diridhoi oeh Allah ?

Antara Jokowi dan Umar Bin Khatthab

Pemenang Pilkada DKI Jakarta, Joko Widodo dipuji oleh para pendukungnya sebagai pemimpin yang amanah dan selalu mementingkan kepentingan rakyatnya dibanding kepentingan pribadi. Bahkan, wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Jokowi berusaha meneladani kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab. Dalam isi blackberry messengernya, Fadli Zon menyebutkan tindakan Jokowi yang mencontoh Umar bin Khattab, seperti kunjungan ke pasar untuk lebih dekat dengan rakyat, gaji yang tidak diambil, dan maju jadi pemimpin juga bukan karena ambisi pribadi mencalonkan diri, tapi karena diajukan oleh orang lain.

Sayangnya, banyak perbedaan yang signifikan, seperti :

1.   Jokowi menghancurkan Tauhid sedangkan Umar bin Khatthab menjunjung tinggi Tauhid. Contoh konkretnya adalah dengan melakukan prosesi kemusyrikan saat memandikan mobil Esemka yang akhirnya justru tidak lolos uji kelayakan.

2.    Jokowi bukan ahli ibadah, bahkan beberapa media memberitakan dia tidak bisa membasuh anggota wudlu dengan urut, sedangkan Umar bin Khatthab adalah orang yang paling giat beribadah.

3.    Jokowi banyak disenangi oleh musuh-musuh Islam, sedangkan Umar bin Khatthab sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam.

4.    Jokowi tidak menangis ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran sedangkan Umar bin Khatthab sering meneteskan air mata saat mendengar lantunan tilawah Al Quran.

5.    Jokowi berbahagia ketika  terpilih menjadi pemimpin sedangkan Umar bin Khatthab menangis bersedih ketika diberi amanah untuk memimpin

Tuesday, September 25, 2012

10 Bahaya Demokrasi yang Menggoyahkan Iman

Sejauh ini, sudah hampir 50 orang tewas di seluruh Negara Muslim dalam demo menentang penghinaan atas sosok Nabi. Setiap orang yang masih berada dalam koridor iman wajar apabila marah dan tidak bisa menerima begitu saja sikap yang sangat menyayat hati ini. Dengan dalih demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan pendapat dan suara, mereka mati-matian dengan gigih dan kuat pula membela sikap nyinyirnya.

Direktur Penerbit Imtiyaz Surabaya, Rijal Mumazziq Zionis, menulis dalam akun Facebook-nya, “Di Stadion, jika kita meneriakkan suara monyet saat Didier Drogba, Michael Essien dan Eric Abidal menggiring bola, kita akan dihukum karena rasisme! Jika Youssi Benayun menggiring bola dan kita teriakkan Fucking Jewish, kita ditangkap para Steward, diserahkan ke polisi atas tuduhan anti-semit! Tapi jika memparodikan sosok suci dalam sebuah agama, itu namanya “kebebasan berekspresi.””

Demokrasi telah menjadi dewa yang diagungkan. Dengannya, seseorang, sekelompok, atau sebuah negara, boleh-boleh saja mencaci, memaki, menjatuhkan harkat dan martabat. Atas namanya, kebenaran dan kebebasan berekspresi telah termanipulasi.

Betapa demokrasi menjadi senjata ampuh untuk dapat menjatuhkan martabat seorang tokoh dunia yang diakui jasanya dalam perdamaian dunia, tanpa mau mendengar dan mengerti perasaan umatnya. Itulah demokrasi yang konon menjadi sistem terbaik di dunia ini. Padahal, demokrasi merupakan produk pemikiran manusia yang nisbi.

Demokrasi hanya menjadi hiasan bibir semata untuk kepentingan politik dan syahwat ekonomi segelintir negara.

Mereka berteriak demokrasi dengan suara lantang dan menggelegar saat melihat kepentingannya terganggu. Tapi mereka diam seribu bahasa pada saat mereka mengenyahkan umat Islam di Afghanistan, Iraq, Somalia, Bosnia, atas nama demokrasi.

Mereka berkoar-berkoar dengan mulut berbusa bahwa Demokrasi menjamin kesetaraan dan keadilan namun tidak menghargai keyakinan Muslimah dalam mengenakan jilbab, sesuai kewajiban dari agamanya. Demokrasi menginjak-injak fitrah manusia dengan melegalkan perkawinan sesama laki dan perempuan, lokalisasi pelacuran, perjudian, dan mengahalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Bagi negara Barat, demokrasi yang benar adalah demokrasi yang sesuai penafsiran mereka. Karikatur Nabi boleh beredar dengan UU produk manusia di Prancis, namun mereka dengan sigap menjerat setiap orang yang menyoal masalah pembantaian orang Yahudi.

Demokrasi hanya ironi yang menjadi senjata untuk menerkam dan dan menginjak-injak umat Islam. Kalangan penggiat demokarasi bersama-sama dengan penganut sekularisme, liberalisme, dan neokomunisme, menjadikan konsep demokrasi sebagai hammer untuk menggebuk umat Islam.

Bagi Habib Rizieq, Islam dan demokrasi seperti minyak dan air, bagai langit dan bumi, dua hal yang tidak akan mungkin dapat disatukan. Setidaknya ada 10 perbedaan paling prinsip antara sistem Islam dan demokrasi, kata Habib Rizieq dalam karyanya "Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam" (2011 : 153 -155).

Pertama, sistem Islam bersumber dari Allah Dzat yang Maha Sempurna dan Maha Mengetahui apa yang terbaik buat hamba-Nya dan keburukan yang bisa menimpanya.

Sementara sistem demokrasi tak lain merupakan produk karya manusia yang sangat lemah dan penuh dengan kesalahan dan kekurangan.

Kedua, demokrasi menjadikan meniscayakan suara terbanyak sebagai hukum, adapun Islam meniscayakan pelaksanaan syariat Islam dengan panduan Al-Qur`an dan Sunnah.

Ketiga, demokrasi memisahkan antara agama dan Negara sementara dalam Islam tidak ada pemisahan antara keduanya.

Keempat, standar kebenaran dalam Islam memakai patokan syariat, beda dengan demokrasi yang menjadikan hawa nafsu manusia dan akal pendeknya sebagai ukurannya.

Kelima, dalam Islam suara yang diambil sebagai pandangan dan masukan lahir dari orang-orang pilihan yang memiliki integritas dan moral bermutu, namun ia tetap menjadi suara manusia bukan suara Tuhan. Dalam demokrasi, suara yang diambil bisa dari mana saja: pahlawan atau pecundang, ulama atau preman, orang awam atau alim, suara mereka sama, dan semuanya dianggap sebagai “suara tuhan.”

Keenam, sisitem demokrasi dapat melahirkan undang-undang halalisasi perkara yang haram dan haramisasi hal yang halal. Beda halnya dengan Islam yang tetap memastikan sesuatu yang haram dan halal tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Ketujuh, system telah teruji oleh sejarah sejak masa Nabi Adam, sementara demokrasi baru muncul di abad 17 pasca Revolusi Prancis tahun 1789. Meski datang belakangan dan menjadi sistem yang dianggap paling unggul saat ini, justeru demokrasi semakin menampakkan kelemahan, ketidakadilan, dan kebobrokannya.

Kedelapan, jika ada persamaa antara sistem Islam dan demokrasi, seperti diklaim oleh beberapa pihak, maka hal tersebut tak lain merupakan imitasi dari sistem Islam, sebab system Islam semakin menemukan bentuk sempurnanya di masa kenabian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam. dan bukan sebaliknya.
Kesembilan, sistem Islam menjadi sistem yang mengantarkan umat kepada kebaikan dan kesejahteraan, seperti tertera dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Bagaimana dengan demokrasi? Sampai detik ini tak pernah berhasil menjadi sistem terbaik, malah makin terkuak bobrok dan rusaknya.

Kesepuluh, menegakkan system kehidupan berlandaskan Islam merupakan kewajiban agama, sehingga mendapat pahala dan berkah bagi yang melaksanakannya, dan mendatangkan dosa dan murka bagi yang meninggalkannya. Adapun demokrasi tidak termasuk dalam kewajiban agama, bahkan bisa menjerumuskan kepada dosa dan mendatangkan bencana karena banyaknya pertentangangan dengan Islam.

Non Muslim pun Ikut Demo ROHIS Kecam 'Fitnah' Berita Metro TV

Hidayatullah.com - Aksi damai elemen Kerohanian Islam (Rohis) se-Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Ahad (23/09/2012) pagi semakin menarik dengan kehadiaran simpati dari seorang warga Belanda. Adalah Caroline Young, seorang yang berprofesi Asistance Manager  di sebuah perusaahaan menegaskan keprihatinannya atas tuduhan terorisme terhadap anak-anak Rohis.
 
Menurut terlalu gegabah untuk mengeneralisir anak-anak yang ingin mendalami agama dengan mengaitkannya kasus terorisme.

"Islam adalah agama damai. Dia bukan bagian ajarkan terorisme," jelas Caroline kepada hidayatullah.com ketika ikut meramaikan “Aksi Simpatik Rohis”  di Bundaran HI.

Caroline bercerita, di Belanda sendiri ada banyak temannya beragama Islam dan mereka berperilaku baik. Terorisme menghalalkan segala cara untuk tujuan politiknya, sangat berbeda dengan ajaran Islam.

Meski ia bukan penganut Islam, Caroline percaya, Islam yang dipelajari anak-anak Rohis tidak seperti yang distigmakan selama ini.

Selain dihadiri para elemen Rohis se-Jabodetabek, aksi ini semakin meriah dengan kehadiran para alumninya yang telah menyebar di mana-mana.

Monday, September 24, 2012

Free Download Ebook : Hotel Management & Operations 4th edition

Contents :

The Hotel Development Process
Customer Relationship Management
The Art and Science of Opening a Hotel
On-line Pricing: An Analysis of Hotel-Company Practices
A Conceptual Framework of the Hotel General Manager’s Job
Grooming Future Hospitality Leaders:A Competencies Model
A Day in the Life of a Hilton Hotel General Manager
Mini Case: Sunset Hotels and Suites

The Electrifying Job of the Front OfficeManager
A Day in the Life of the Front Office Manager
Yield Management: Choosing the Most Profitable Reservations
As I See It: Management of the Front Office 
Mini Case: The New FOM
To Change or Not to Change: A Case Study at the Front Desk

A Day in the Life of a Director of Rooms
Housekeeping Organizations: Their History, Purpose, Structures, and Personnel
On Being an Executive Housekeeper
The Hotel Engineering Function: Organization, People, and Issues in the Modern Era
The Engineering Department and Financial Information
The Legal Environment of Lodging Operations
Workplace Violence in Hotels
Case Study: Housekeeping, Engineering, and Security

Managing Food and Beverage Operations in Lodging Organizations
As I See It: Hotel Director of Food and Beverage
Best Practices in Food and Beverage Management
Strategic Alliances Between Hotels and Restaurants
Contemporary Hotel Catering
The Organization and Management of Hotel Beverage Operations
Case Study: Crisis in the Food Court
Case Study: Outside the Box in the Food and Beverage Division

Building Market Leadership: Marketing as Process
Consumer Decision Rules and Implications for Hotel Choice
Hotel Pricing
Hotel Sales Organization and Operations
Putting the Public in Public Relations:The Case of the Seattle Sheraton Hotel
Mini Case: Revamping the Marketing Research Department and Towers

The Lodging Chief Financial Executive
Budgeting and Forecasting: Current Practice in the Lodging Industry 
As I See It: The Hotel Controller
The Hotel Purchasing Function
Data Mining for Hotel Firms: Use and Limitations

Driving Hospitality Into the Future
The Causes and Consequences of Turnover in the Hospitality Industry
Current Issues in Hospitality Employment Law
The Strategic and Operational Roles of Human Resources—An Emerging Model

DOWNLOAD

Densus 88 Aniaya Jurnalis Media Islam

Solo - Kebrutalan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri saat menangkap terduga teroris kelihatan tak juga pernah diubah. Meskipun sudah banyak sekali para tokoh masyarakat bahkan anggota DPR RI yang menyatakan protes terhadap Korp Burung Hantu tersebut. SOP yang diperlihatkan Densus 88 saat menangkap semua aktivis islam yang dituduh teroris tampaknya tidak ada tanda-tanda perbaikan sama sekali.

Kali ini, yang mengalami nasib naas akibat perilaku represif Densus 88 adalah Dul Rahman. Pasca penangkapan terduga teroris di belakang rel perbelanjaan Solo Square sabtu ba'da subuh (22/9/2012), polisi juga menangkap Dul Rahman, seorang mahasiswa yang merupakan wartawan Kording (Koran Dinding) Risalah Tauhid sayap media Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT) yang saat itu berada di dekat lokasi kejadian untuk mengambil sejumlah gambar dengan kamera yang di bawanya guna bahan materi Kording.

Dul Rahman saat diwawancarai Kru FAI menuturkan bahwa saat tengah mengambil gambar, tiba-tiba dirinya ditanya oleh seorang polisi yang kemudian mendekapnya dan memaksanya untuk masuk kedalam mobil polisi.

Sontak saja Dul Rahman berontak dan berteriak minta tolong. Tapi malang nasib Dul Rahman, bukannya di lepas, Dul Rahman justru mendapat bogem mentah di tengkuknya, di gencet sikutnya dan di bagian mukanya memar-memar.

Tak cukup sampai disitu, dia juga diancam akan di bunuh jika tidak mau diam. Akibat kekerasan polisi tersebut (Densus 88), Dul Rahman mengalami sakit di tengkuk dan tumit. Selain itu, celana Dul Rahman juga sobek sepanjang 70 cm dan sandal yang di kenakannya ikut rusak akibat perlakuan brutal dari polisi dan Densus 88 di lokasi penangkapan Badri Hartono (40 tahun) tersebut .

Dul Rahman yang masih aktif sebagai mahasiswa di Ma'had Abu Bakar Ash-Shidiq Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini menuturkan, bahwa dirinya setelah itu digelandang ke Mapolresta Surakarta, kemudian di interogasi oleh 3 orang polisi secara bergantian.

Sebelum di interogasi, Dul Rahman di tampar berkali-kali oleh seorang polisi yang memang bertugas mengintograsi Dul Rahman. Akibat perlakuan kasar, brutal dan tak berprikemanusian tersebut, Dul Rahman mengalami pendarahan cukup parah di mulutnya.

Kedustaaan Polisi Polresta Solo

Fahrudin yang mewakili Kapolresta Surakarta telah ngatakan suatu kebohongan. Pasalnya, saat di jumpai sejumlah tokoh dan elemen umat islam Solo Raya seperti Endro Sudarsono Humas LUIS, Ustadz Yusuf Suparno, Ustadz Edi Lukito, Ustadz Salman Al-Farizi dari LUIS dan Ustadz Sholeh Ibrohim dariJAT Solo pukul 15.30 wib terkait penangkapan Densus 88 yang brutal dan tak berprikemanusian, pihaknya
menuturkan menahu tentang aksi Densus 88 sabtu 22/9/2012 dan keberadaan orang-orang yang ditangkap.
Sedangkan Dul Rahman saat memberikan kesaksian dihadapan para wartawan, dirinya menyatakan bahwa di interogasi polisi sejak pukul 10.30 wib hingga menjelang magrib, setelah itu dirinya baru di pulangkan ke lokasi kejadian penangkapan Badri Hartono didaerah kampung Griyan Laweyan Solo.

Meskipun di pulangkan, tidak ada ganti rugi sama sekali dari polisi maupun Densus 88 akibat kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Densus 88 dan polisi terhadap Dul Rahman. Selain itu, Dul Rahman juga tidak dilarikan kerumah sakit terlebih dahulu oleh polisi karena pendarahan di mulut yang dia dapatkan akibat tamparan dan aksi premanisme polisi saat menginterograsi dirinya.

Dul Rahman yang akhirnya dilepaskan, kemudian di pulangkan kelokasi tempat semula dia ditangkap lantaran sepeda motor Dul Rahman masih berada di lokasi. Dul Rahman dipulangkan dengan celana compang-camping akibat sobekan yang dialaminya sewaktu dipaksa masuk kemobil saat di gelandang Densus 88.

Habis Tabrak, Densus 88 Bawa Bocah SMA Solo

Solo - Saat penggrebekan di sejumlah lokasi di Solo, Densus 88 juga menangkap seorang remaja berusia belasan tahun.

Remaja itu bernama Fajar Novianto yang saat ini berusia 18 tahun. Fajar ditangkap saat membeli membeli es teh setelah kelelahan membantu keluarganya melakukan pindahan rumah.


Pasca penangkapan yang dilakukan pada Sabtu (22/9/2012) siang, perwakilan keluarga Fajar mendatangi Polresta Solo. Kedatangan mereka yang didampingi dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) untuk menanyakan keberadaan Fajar.


JAT datang ke Polres sekaligus untuk menanyakan keberadaan salah seorang anggota mereka bernama Dul Rahman yang juga ikut ditangkap Densus.


Wiwit, bibi Fajar menuturkan, seluruh keluarga Fajar memang sedang disibukkan aktifitas pindahan dari rumah kontrakan di Todipan, Purwosari. Saat itu, Fajar yang masih duduk di kelas III sebuah SMA negeri di Solo ini juga ikut membantu angkut-angkut perabotan.


Fajar yang kehausan lantaran cuaca Solo cukup panas lantas pamit pada orang tua hendak membeli es teh. “Saat membeli es teh, Fajar ditabrak mobil Densus dari belakang. Dia lalu ditangkap dan dibawa masuk ke dalam mobil,” kata Wiwit sambil menangis tersedu-sedu.


Peristiwa itu terjadi saat Fajar melewati gang masuk tak jauh dari rumahnya. Setelah ditabrak, Fajar jatuh tersungkur di tanah. Warga yang mencoba menolong langsung ditodong senjata oleh para anggota Densus diminta untuk tak mendekat.

Wiwit menuturkan, setelah mendengar kabar penangkapan itu kedua orang tua Fajar langsung syok. Mereka khawatir dengan kondisi Fajar jika terjadi sesuatu saat diinterogasi oleh petugas. Karena bingung, ia pun diminta untuk mencari kabar ke polres.

“Keponakan saya itu masih kecil, dia tak tahu apa-apa. Kok bisa-bisanya dikaitkan dengan teroris,” kata Wiwit lagi.

Friday, September 21, 2012

Komnas HAM: Densus 88 & BNPT Melanggar HAM, Harus Dibubarkan!!

Para tersangka kasus ‘terorisme’ kerap mendapatkan perlakuan zalim, diantaranya untuk memilih kuasa hukum saja mereka ditekan dan dipaksa untuk menggunakan kuasa hukum yang disediakan pihak kepolisian serta dilarang menggunakan Tim Pengacara Muslim (TPM).
 

“Setiap tersangka atau terdakwa itu punya hak asasi, salah satu hak asasi yang harus dihormati oleh Densus itu adalah hak untuk menentukan sendiri siapa kuasa hukum yang akan menjadi pembelanya. Sebab itu diatur dalam KUHAP, di undang-undang Densus tidak ada itu bahwa mereka boleh mengatur siapa kuasa hukum terdakwa, itu zalim namanya. Makanya menurut saya Densus 88 itu sudah perlu dikoreksi,” kata Komisioner Komnas HAM, Saharuddin Daming, SH, MH kepada voa-islam.com, Ahad (16/9/2012).

Gerah dengan sikap Densus 88 yang kerap bertindak melanggar HAM, Saharuddin Daming pun menyoroti bantuan asing yang mempengaruhi  kinerja Densus 88 yang terkesan Islamopobhia dalam operasinya.


“Sekarang kita tahu Densus itu sudah menerima banyak sekali tunjangan. Maka saya pertanyakan, masih murni tidak itu sebagai tujuan bangsa? Jangan-jangan itu adalah kepentingan asing. Faktanya sangat terasa phobia Islam itu tinggi sekali dalam operasi Densus 88. Maka saya katakan, Densus itu tidak lagi pemberantasan terorisme tapi pemberantasan kelompok-kelompok Islam,” ujar pria asal pare-pare Sulsel ini.

Oleh sebab itu, menyikapi kinerja Densus 88 dan BNPT yang kerap melanggar HAM dan islamophobia tersebut, anggota Komisioner Komnas HAM Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Dr. Saharuddin Daming, Sh, MH mendukung perlunya Densus 88 untuk segera dibubarkan.

“Islamophobia telah merasuk dalam operasi Densus, sekarang itu saya termasuk orang yang ingin mengatakan perlunya Densus itu segera dibubarkan, bukan lagi ditinjau kembali tetapi harus dibubarkan. BNPT juga harus dibubarkan karena sudah terlalu jauh melampaui batas-batas kewenangan sebagai sebuah lembaga untuk menegakan hukum. Bagaimana mungkin menegakkan hukum kalau mereka sendiri dalam operasinya melanggar hukum, melanggar HAM? “ tegasnya.

Hina Yahudi Dijerat UU Anti Semit, Hina Islam=Kebebasan Berekspresi?

Harakah Al Muqâwama Al-Islâmiyyah (Gerakan Perlawanan Islam) atau Hamas mengecam sikap cuci tangan sejumlah pejabat Prancis atas kasus pelecehan terhadap Islam dan agama-agama lainya. Hamas pun menyangsikan Yahudi berada di belakang aksi ini.
 
Hamas juga mengecam sikap double-standar pemerintah Prancis dalam kasus penyebaran kartun bergambar Nabi oleh tabloid "Charlie Hebdo" dengan mengatakan tidak bisa melakukan tindakan dengan alasan Negara itu melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sementara di saat yang sama, Negara sekuler itu justru membela Undang-undang yang melindungi pelecehan terhadap bangsa Yahudi dengan menganggapnya sebagai “Anti Smitisme”

“Kami mengecam sikap pembelaan sejumlah pejabat Mesir yang mengorbankan kehormatan agama tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah Prancis justru membela Undang-undang yang menyangsikan pelanggaran ini dilakukan oleh bangsa Yahudi dan dianggapnya sebagai “Anti Semit”, ujarnya dikutip Palestine Information Centre (PIC), Kamis (20/09/2012).

Selanjutnya, Hamas meminta Negara-negara Barat mengkaji kembali sikap standar ganda Prancis dan masalah kebebasan berpendapat.

“Kami menolak dengan tegas penodaan terhadap agama langit dengan dalih kebebasan. Kami menyerukan Negara-negara Barat untuk mengkaji sikap standar ganda Prancis dalam memperlakukan ummat Islam.”

Selanjutnya, Hamas juga meminta Barat bisa lebih berperan dengan menghukum para pelaku penodaan agama.

Sebelum ini, November 2003, Presiden Prancis pernah memerintahkan pemberantasan kasus anti semitisme sesudah serangan bom ke sebuah sekolah Yahudi.

"Pada saat Yahudi diserang di Prancis, ini merupakan serangan terhadap Prancis," ujar Jacques Chirac ujarnya kala itu.

Perdana Menteri Jean-Pierre Raffarin bahkan memimpin komite tingkat menteri yang bertanggung jawab menghadapai tindakan-tindakan anti semit di negeri itu.

Antisemitisme adalah suatu sikap yang dinilai bentuk permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi, baik dalam bentuk-bentuk penganiayaan,penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga Yahudi.

Fenomena anti-semitisme muncul tatkala ideologi Nazisme dari Adolf Hitler, yang menyebabkan pemusnahan terhadap kaum Yahudi Eropa.

Karenanya, di Prancis, ada "hukuman berat" yang bisa ditimpakan kepada yang bersalah melakukan tindakan anti semit. Sementara untuk kasus yang sama terhadap Islam, Prancis atau Negara Eropa lain sering berdalih kebebasan berbicara.*

Thursday, September 20, 2012

Galeri Foto : 'Dunia Mengecam Film IOM'





Ketika Barat sukses menggembar-gemborkan 'freedom of speech', atau lebih tepatnya kebebasan berbicara meski itu isinya hanya provokasi kebencian, maka akan timbul konsekuensi sebagai hukum alam : REAKSI. Muslim yang masih 'ingat' dengan makna penting syahadat, tentu akan marah ketika harga diri nabinya diinjak-injak oleh kaum kuffar.



Wednesday, September 19, 2012

Kapan MetroTV akan Toleran dengan Jilbab ?

SEJAK memutuskan untuk berjilbab, sosok Sandrina Malakiano tak lagi membawakan berita, Ia menghilang. Metro TV tempat ia bekerja dikecam karena melarang Sandrina Malakiano mengenakan jilbab pada saat siaran, meskipun Sandrina sudah memperjuangkannya selama berbulan-bulan dengan mengajak jajaran pimpinan level atas Metro TV berdiskusi panjang. Larangan inilah, alasan Sandrina keluar dari Metro TV.

(Curhat dari seorang Sandrina Malakiano dari Facebook-nya Sandrina Malakiano Fatah)

Setiap kali sebuah musibah datang, maka sangat boleh jadi di belakangnya sesungguhnya menguntit berkah yang belum kelihatan. Saya sendiri yakin bahwa ” sebagaimana Islam mengajarkan ” di balik kebaikan boleh jadi tersembunyi keburukan dan di balik keburukan boleh jadi tersembunyi kebaikan.
Saya sendiri membuktikan itu dalam kaitan dengan keputusan memakai hijab sejak pulang berhaji di awal 2006. Segera setelah keputusan itu saya buat, sesuai dugaan, ujian pertama datang dari tempat saya bekerja, Metro TV.
Sekalipun tanpa dilandasi aturan tertulis, saya tidak diperkenankan untuk siaran karena berjilbab. Pimpinan Metro TV sebetulnya sudah mengijinkan saya siaran dengan jilbab asalkan di luar studio, setelah berbulan-bulan saya memperjuangkan izinnya. Tapi, mereka yang mengelola langsung beragam tayangan di Metro TV menghambat saya di tingkat yang lebih operasional. Akhirnya, setelah enam bulan saya berjuang, bernegosiasi, dan mengajak diskusi panjang sejumlah orang dalam jajaran pimpinan level atas dan tengah di Metro TV, saya merasa pintu memang sudah ditutup.

Sementara itu, sebagai penyiar utama saya mendapatkan gaji yang tinggi. Untuk menghindari fitnah sebagai orang yang makan gaji buta, akhirnya saya memutuskan untuk cuti di luar tanggungan selama proses negosiasi berlangsung. Maka, selama enam bulan saya tak memperoleh penghasilan, tapi dengan status yang tetap terikat pada institusi Metro TV.
Setelah berlama-lama dalam posisi yang tak jelas dan tak melihat ada sinar di ujung lorong yang gelap, akhirnya saya mengundurkan diri. Pengunduran diri ini adalah sebuah keputusan besar yang mesti saya buat. Saya amat mencintai pekerjaan saya sebagai reporter dan presenter berita serta kemudian sebagai anchor di televisi. Saya sudah menggeluti pekerjaan yang amat saya cintai ini sejak di TVRI Denpasar, ANTV, sebagai freelance untuk sejumlah jaringan TV internasional, TVRI Pusat, dan kemudian Metro TV selama 15 tahun, ketika saya kehilangan pekerjaan itu. Maka, ini adalah sebuah musibah besar bagi saya.
Tetapi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberi saya yang terbaik dan bahwa dunia tak selebar daun Metro TV, saya bergeming dengan keputusan itu. Saya yakin di balik musibah itu, saya akan mendapat berkah dari-Nya.
HIKMAH BERJILBAB
Benar saja. Sekitar satu tahun setelah saya mundur dari Metro TV, ibu saya terkena radang pankreas akut dan mesti dirawat intensif di rumah sakit. Saya tak bisa membayangkan, jika saja saya masih aktif di Metro TV, bagaimana mungkin saya bisa mendampingi Ibu selama 47 hari di rumah sakit hingga Allah memanggilnya pulang pada 28 Mei 2007 itu. Bagaimana mungkin saya bisa menemaninya selama 28 hari di ruang rawat inap biasa, menungguinya di luar ruang operasi besar serta dua hari di ruang ICU, dan kemudian 17 hari di ruang ICCU?
Hikmah lain yang saya sungguh syukuri adalah karena berjilbab saya mendapat kesempatan untuk mempelajari Islam secara lebih baik. Kesempatan ini datang antara lain melalui beragam acara bercorak keagamaan yang saya asuh di beberapa stasiun TV. Metro TV sendiri memberi saya kesempatan sebagai tenaga kontrak untuk menjadi host dalam acara pamer cakap (talkshow) selama bulan Ramadhan.
Karena itulah, saya beroleh kesempatan untuk menjadi teman dialog para profesor di acara Ensiklopedi Al Quran selama Ramadhan tahun lalu, misalnya. Saya pun mendapatkan banyak sekali pelajaran dan pemahaman baru tentang agama dan keberagamaan. Islam tampil makin atraktif, dalam bentuknya yang tak bisa saya bayangkan sebelumnya. Saya bertemu Islam yang hanif, membebaskan, toleran, memanusiakan manusia, mengagungkan ibu dan kaum perempuan, penuh penghargaan terhadap kemajemukan, dan melindungi minoritas.
Saya sama sekali tak merasa bahwa saya sudah berislam secara baik dan mendalam. Tidak sama sekali. Berjilbab pun, perlu saya tegaskan, bukanlah sebuah proklamasi tentang kesempurnaan beragama atau tentang kesucian. Berjibab adalah upaya yang amat personal untuk memilih kenyamanan hidup.

Berjilbab adalah sebuah perangkat untuk memperbaiki diri tanpa perlu mempublikasikan segenap kebaikan itu pada orang lain. Berjilbab pada akhirnya adalah sebuah pilihan personal. Saya menghormati pilihan personal orang lain untuk tidak berjilbab atau bahkan untuk berpakaian seminim yang ia mau atas nama kenyamanan personal mereka. Tapi, karena sebab itu, wajar saja jika saya menuntut penghormatan serupa dari siapapun atas pilihan saya menggunakan jilbab.
Hikmah lainnya adalah saya menjadi tahu bahwa fundamentalisme bisa tumbuh di mana saja. Ia bisa tumbuh kuat di kalangan yang disebut puritan. Ia juga ternyata bisa berkembang di kalangan yang mengaku dirinya liberal dalam berislam.
Tak lama setelah berjilbab, di tengah proses bernegosiasi dengan Metro TV, saya menemani suami untuk bertemu dengan Profesor William Liddle ” seseorang yang senantiasa kami perlakukan penuh hormat sebagai sahabat, mentor, bahkan kadang-kadang orang tua ” di sebuah lembaga nirlaba. Di sana kami juga bertemu dengan sejumlah teman, yang dikenali publik sebagai tokoh-tokoh liberal dalam berislam.
Saya terkejut mendengar komentar-komentar mereka tentang keputusan saya berjilbab. Dengan nada sedikit melecehkan, mereka memberikan sejumlah komentar buruk, sambil seolah-olah membenarkan keputusan Metro TV untuk melarang saya siaran karena berjilbab. Salah satu komentar mereka yang masih lekat dalam ingatan saya adalah, Kamu tersesat. Semoga segera kembali ke jalan yang benar.
Saya sungguh terkejut karena sikap mereka bertentangan secara diametral dengan gagasan-gagasan yang konon mereka perjuangkan, yaitu pembebasan manusia dan penghargaan hak-hak dasar setiap orang di tengah kemajemukan.
Bagaimana mungkin mereka tak faham bahwa berjilbab adalah hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang memutuskan memakainya? Bagaimana mereka tak mengerti bahwa jika sebuah stasiun TV membolehkan perempuan berpakaian minim untuk tampil atas alasan hak asasi, mereka juga semestinya membolehkan seorang perempuan berjilbab untuk memperoleh hak setara? Bagaimana mungkin mereka memiliki pikiran bahwa dengan kepala yang ditutupi jilbab maka kecerdasan seorang perempuan langsung meredup dan otaknya mengkeret mengecil?
Bersama suami, saya kemudian menyimpulkan bahwa fundamentalisme “mungkin dalam bentuknya yang lebih berbahaya” ternyata bisa bersemayam di kepala orang-orang yang mengaku liberal.


Tuesday, September 18, 2012

Ust Bachtiar Nasir: Istana Resah dengan Tabligh Akbar Tolak Syiah

Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bachtiar Nasir dalam Tabligh Akbar “Mengokohkan Ahlusunnah Wal Jamaah di Indonesia”, Ahad (16/9) lalu di Masjid Al Furqan, Gedung DDII, Jakarta Pusat, menyatakan akan terus mengawal Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang sesatnya paham Syiah ke seluruh Indonesia.

Dikatakan Ustadz Bachtiar, Ketika Islam tersusupi paham Syiah, kerusuhan demi kerusuhan terjadi di negeri ini. Mengapa Islam tersusupi? Itu akibat umat Islam tidak mengenal akidah Islamnya secara benar. Karena itu, ada 3 hal yang harus dikenal oleh umat Islam, yakni mengenal Tuhannya, mengenal Rasulnya, dan mengenal  agamanya.

“Umat Islam yang tersusupi Syiah, kurang matang akidahnya. Karenanya, umat Islam harus ngaji lagi. Sehingga tak menjadi lemah akidahya. Saya bersumpah untuk tidak berhenti menjaga akidah Islam di Indonesia hingga tetes darah yang terakhir,” kata Ustadz Bachtiar yang juga Ketua Arrahman Qur’an Learning Islamic Center (AQLIC).

Ustadz Bachtiar mengaku salut dengan dengan fatwa MUI Jatim yang sangat tegas. MIUMI tegas mengatakan, akan selalu berada dibelakang Fatwa MUI Jatim dan fatwa NU Jatim. Sementara MUI Pusat masih nampak gamang dan galau untuk mengeluarkan fatwa yang sama. Seperti diketahui, hingga saat ini MUI Pusat belum mengeluarkan fatwa sesat aliran Syiah. “Ternyata, NU yang terdepan melawan Syiah,” tandasnya.

Sejak Muhammadiyah berdiri tahun 1912, umat Islam Indonesia terserang TBC (Takhayul, Bid’ah, Churafat).  Kini, penyakit itu belum sembuh, justru malah makin bertambah dengan  munculnya penyakit sepilis (sekularisme, pluralism dan lberalisme), dan masuknya paham syiah ke Indonesia, dimana fitnah dan bid’ah semakin merajalela dengan dicaci makinya sahabat dan istri Nabi Saw.

“Ketika harga diri kaum muslimin dicaci maki, direndahkan, Rasulnya dinistakan, Allah dihinakan, sahabatnya dicerca, lalu kita tidak bangkit untuk membela, maka orang itu begitu rendahnya, sekelas hewan.
Ustadz Bachtiar mengingatkan,  setiap orang yang berilmu hendaknya menyampaikan ilmunya, dalam hal ini tentang kesesatan Syiah. Bila tidak menyampaikan, maka orang yang berilmu itu akan mendapat dari seluruh manusia. Bahkan KH. Hasyim Asy’ari tegas menyatakan, amalan wajib dan sunnah yang dilakukan tidak akan diterima.

MIUMI belum lama ini telah mengeluarkan hasil penelitian dan investigasi di lapangan, terkait Insiden Sampang Jilid I, termasuk buku-buku yang menjadi rujukan Syiah yang telah mencela sahabat dan istri Nabi saw. Hasil penelitian itu sudah disampai ke Presiden SBY , Kemenag RI dan MUI Pusat.

“Tentu kita menginginkan perdamaian dan persatuan di Indonesia, selama berada di koridornya. Kita akan bersikap lakum dinukum waliyadin. Terpenting, diantara kedua belah pihak, baik Sunni maupun Syiah, jangan bercita-cita untuk men-Syiahkan orang Suni, atau sebaliknya, men-Sunnikan orang Syiah. Bila itu dilanggar, maka pergolakan demi pergolakan akan terus terjadi di negeri ini.”

Membendung paham Syiah saja, kata Ustadz Bachtiar Nasir, tidak lah cukup. Umat ini harus dibina, dipahamkan Islamnya. Sementara , ulama harus bekerja keras dengan ilmuya untuk memberikan pencerahan dan membentengi akidah dengan terus melakukan konsolidasi ke dalam, guna menegakan kalimat Lailahaillallah.

Istana Resah

Semula acara Tabligh Akbar akan dilangsungkan di Masjid Bank Indonesia (BI). Namun, seseorang yang tidak jelas, dengan mengatasnamakan dari Istana meyampaikan SMS kepada  Deputy Gubernur BI agar acara ini dibatalkan. Isi SMS itu berbunyi:

Yth. Dinda DR.  Alamsyah, Deputy BI. Kami mendapat informasi A1 di Baitul Ihsan (masjid BI), pada hari Minggu, 16 Sepetember 2012 akan ada ceramah yang memcah belah umat Islam antara Sunni dan Syiah. Kami meminta ceramah tersebut dibatalkan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan BI sebagai milik pemerintah tidaklah pantas menyediakan sarana untuk memecah-belah umat Islam. TTD, Syarief Shebubakar, Ketua HAPMI (Himpunan Advokat Pengacara Muslim Indonesia.Wass.

“Kita kita tidak tahu, istananya itu siapa, what ever. Ini menunjukan provokasi mereka sudah sampai tingkat tinggi. Liciknya lagi, mereka yang provokator malah menuduh kami melakukan provokasi. Pejabat BI sendiri  tidak tahu menahu. Kita berharap, Ahlusunnah Waljamaah merapatkan barisan kalangan ulama yang tercerai berai, menyatukan langkah, dan bina akidah umat. Saya minta agar tokoh umat yang berpikiran sekuler tidak usah bicara atas nama persatuan,”paparnya.

Lebih lanjut, Ustadz Bachtiar Nasir mengatakan, jika selama ini MUI memberi 10 kriteria, sebuah aliran dikatakan sesat atau tidak, maka ia menambakan satu kriteria lagi, yakni: mencaci dan mencela sahabat Nabi saw. “Kita salut dengan kekompakan ulama dan elemen masyarakat di Jawa Timur. Kekompakan itu diharapkan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya yakin, kita sangat bisa mencontah Jatim.”

Debat Cagub DKI Justru Menunjukkan Lemahnya Analisa Jokowi - Ahok

Saat berlangsung debat di sebuah stasiun telivisi swasta, nampaknya Jokowi-Ahok, tak ubahnya seperti "jokosembung", banyak yang nggak nyambung alias kurang menguasai data.

Jokowi-Ahok, yang banyak dicitrakan oleh media-media sekuler dan kristen itu, dipoles seperti "tukang sulap", yang hebat, yang akan dapat mengubah DKI Jakarta dalam waktu semalam. Padahal, tak ada rumusnya, siapapun dapat menyulap DKI dalam waktu sekejab.

Sebaliknya, menurut Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, sejumlah program yang diungkapkan oleh Jokowi dalam debat di stasiun telivisi swasta, terkesan hanya ilusi dan mengada-ada, pembodohan terhadap rakyat belaka, dan banyak data yang salah. Salah satunya pembenahan pemukiman kumuh di bantaran kali Ciliwung di Bukitduri, Tebet Jakarta Selatan.

"Tidak mungkin membangun pemukiman di trase kali Ciliwung di Bukit Duri. Sebab trace Ciliwung di dalam kota adalah 35 meter (badan air) + 15 trace, itu adalah tanah negara (pemerintah pusat), kalau diubah jadi pemukiman, itu diancam pidana," ujarnya di ruang kerjanya, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2012).

Fadjar menjelaskan, jika memindahkan pemukiman kumuh 10-15 meter diluar trace kering atau bantaran kali, adalah tanah milik masyarakat. Dengan demikian memerlukan dana pembebasan tanah yang tidak sedikit. "Tidak ada tanah Pemprov di kawasan pinggiran kali itu, kalau bilang bisa dibangun dengan dana Rp 24 miliar, itu hanya pembangunannya, tidak termasuk pembebasan lahan," katanya.

Menurutnya tanah pemerintah tidak mungkin diserahkan sertifikatnya ke masyarakat dengan sistem hibah atau pemberian, karena tidak ada dasar hukumnya. Selain itu, lanjut Fadjar, ketika Ahok mengatakan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) DKI melanggar Undang-undang (UU) 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), ia juga salah.

"Sebagai mantan anggota DPR, mungkin dia (Ahok) masih mengambil definisi Pemerintah dalam UU adalah pemerintah pusat RI, padahal Mahkamah Konstitusi pada 2005 sudah memutuskan bahwa yang dimaksud ’pemerintah’ dalam UU adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," tegasnya.

Ia mengatakan, Pemprov DKI juga sudah menyelenggarakan Jamkesda sejak 2000, dan diperkuat Perda pada 2009, sehingga tidak mungkin Perda melanggar UU. Sejak 2007 hingga 2011, lanjutnya, sudah ada 2,7 juta penduduk yang menikmati Jamkesda ini. Pada 2011, Pemprov DKI juga membentuk Unit Pengelola Teknis (UPT) Jamkesda di bawah Dinas Kesehatan DKI. "Bagi lansia yang KTPnya sudah berlaku seumur hidup, otomatis kartunya itu bisa berfungsi sebagai kartu Jamkesda, pasti dilayani," ucapnya.

Selain itu, Ahok juga salah mengenai data Puskesmas di DKI, ketika ia mengatakan baru empat Puskesmas yang ada layanan rawat inap. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, ada 340 Puskesmas di DKI Jakarta, yang terdiri dari 44 Puskesmas Kecamatan dan 296 Puskesmas Kelurahan. "Saat ini sudah 12 Puskesmas Kecamatan yang melayani rawat inap. Kalau Puskesmas Kelurahan, secara teknis tidak memungkinkan," ujarnya lagi.

Ahok juga salah mengenai adanya 94 Fakultas kedokteran di DKI, padahal hanya ada 10 fakultas kedokteran. Saat berdebat di bidang transportasi, Jokowi juga dinilai banyak salah pengertian.

Fadjar menambahkan, Jokowi yang menyebutkan Otoritas Transportasi Jabotabek (OTJ) hanya membutuhkan komunikasi dan koordinasi juga kurang tepat. Pasalnya, OTJ merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan Pemprov DKI. Serta dalam pengawasan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). "OTJ tidak hanya mengatur sistem teknis transportasi namun juga komitmen penyediaan dana untuk pembangunan sarana prasarana yang tidak mungkin didanai pemerintah daerah sendiri," tegasnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga sudah memulai menjalankan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dengan Bekasi dan Tangerang, sebagai langkah non formal dari OTJ. Kesalahan data Jokowi juga adalah mengenai Transjakarta, sebab pada era Sutiyoso, hanya dibangun 7 Koridor sepanjang 97,3 Kilometer.

Sedangkan pada era Fauzi Bowo sudah dibangun empat koridor yakni Koridor VIII (Lebakbulus-Harmoni), IX (Pinangranti-Pluit), X (Cililitan-Tanjungpriok), dan XI (Kampungmelayu-Pulogebang). "Empat koridor sejak 2007-2011 menambah 86,3 kilometer, dan pada akhir tahun ini koridor XII (Pluit-Tanjungpriok) akan beroperasi, jadi menambah 20 Kilometer," jelasnya.

Manajemen Transjakarta, kata dia, juga sudah diubah beberapa kali menjadi lebih baik. Pada 2006, Transjakarta sudah menjadi Unit Pengelola Teknis (UPT) Transjakarta, dan pada 2010 menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Kita juga sudah masukkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Transjakarta, saat ini masih dibahas di DPRD, jika sudah disahkan, Transjakarta akan menjadi PT, jadi bukan manajemen warung tegal seperti yang dikatakan Cawagub itu," ujarnya.

Mengenai Mass Rapid Transit (MRT), Fadjar menjelaskan, Pemprov DKI membutuhkan pendanaan yang besar dari Japan International Corporation Agency (JICA). Sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. "Selasa (18/9) akan diumumkan urutan pemenang tender proyek MRT, di lapangan, kawasan Jalan Fatmawati juga sudah dilebarkan, membangun MRT itu bukan kerja sembarangan," tegasnya.

Memang Jokowi-Ahok hanya proyek dari kelompok-kelompok yang menginginkan DKI Jakarta ini, dikuasi oleh orang-orang yang anti Islam, dan kelompok cina, dan sekarang sudah menguasai asset ekonomi negara, dan menjadikan DKI Jakarta, seperti Singapura, nantinya.

Dengan menguasai ibukota Jakarta, maka otomatis golongannya Ahok, sangat mudah menekuk dan memasukkan Indonesia ke dalam kantong sakunya.

Selanjutnya, negeri yang kaya raya ini  menjadi bagian Singapura,serta Ahok akan menjadi gubernur jenderalnya. Di mana Singapura menjadi pemimpin cina perantauan (chinese overseas). Pribumi tinggal menjadi kuli di negerinya sendiri, dan hanya bisa menggigit jarinya.

Pressure Transducers

Tekanan merupakan kuantitas fisik penting untuk diukur dalam sistem industri. Transduser adalah salah satu cara populer dalam mengukur tekanan.Pressure Transduser bekerja dengan mengubah sinyal tekanan menjadi sinyal listrik analog biasanya sinyal 4 ... 20 mA.

Pressure Transduser dapat dirancang dengan menggunakan banyak prinsip. Yang paling banyak digunakan adalah transduser kapasitif dan transduser Piezo resistif.





Capacitive Pressure Transducer
Transduser kapasitif terdiri dari diafragma yang bekerja sebagai salah satu plat dari kapasitor. Sebuah permukaan konduktif tetap bertindak sebagai plat lainnya. Permitivitas ruang di antara pelat bervariasi karena diafragma bergerak dalam menanggapi tekanan yang terukur.


Perubahan kapasitansi ini diukur sebagai tekanan proses.

Transduser kapasitif digunakan untuk mengukur nilai tekanan yang sangat rendah. Pengukuran yang sangat akurat memungkinkan penggunaan transduser tekanan kapasitif.  
Piezo Resistive Pressure Transducers
Transduser Piezo resistif bekerja pada prinsip efek piezoresistif. Efek piezo resistif mengacu pada perubahan dalam resistivitas material dalam merespon kekuatan atau tekanan. Sensor piezo resistif digunakan secara luas dalam aplikasi biomedis serta dalam industri otomotif.


Sensor ini murah dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Dapat diproduksi untuk berbagai pengukuran tekanan. 

Transduser Piezo Tekanan resistif terdiri dari diafragma yang terbuat dari silikon. Diafragma melengkung karena tekanan dari sistem yang akan diukur. 

Dipasang pada diafragma adalah empat resistor piezo yang biasanya disusun dalam bentuk jembatan Wheatstone. Ketika diafragma melengkung karena tekanan, Piezoresistor tunduk pada tegangan tarik atau tekan. Hal ini menghasilkan perubahan nilai resistansi yang diukur melalui pembentukan jembatan Wheatstone dan ditingkatkan sebagai pengukuran tekanan 

Ust Bernard:Polisi Caci Pendemo dengan Kata Kafir Lalu Menembak

Koordinator lapangan Forum Umat Islam (FUI) dalam aksi protes “Mengutuk Film Innocence of Muslim” ustadz Bernad Abdul Jabbar menyatakan bahwa aparat kepolisian telah melakukan provokasi lebih dulu hingga berujung bentrok di depan Kedubes Amerika Serikat di Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 3 - 5, Jakarta Pusat.
 

Ustadz Bernad -sapaan akrabnya- mengungkapkan, saat berusaha mendekat ke Kedubes AS, aparat kepolisian di lapangan malah menghujat massa umat Islam yang membela penghinaan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dengan cacian kafir.


“Tadi waktu kita jalan, kita ingin ke depan mendekat Kedubes Amerika, lalu ada provokasi dari polisi yang kemudian mencaci, bahkan kita dikatakan kafir,” ujarnya saat dihubungi voa-islam.com, Senin malam (17/9/2012).
Tak hanya menghujat dengan cacian kafir, aparat kepolisian lalu melakukan pemukulan terlebih dahulu hingga massa umat Islam diberondong sejumlah tembakan.


“Kemudian dari pihak polisi itu memukul, lalu waktu kita berlari polisi melihat seolah-olah kita mau menyerang. Maka ketika itu kita langsung diberondong tembakan. Selongsong peluru karet dan peluru tajamnya ada sama saya buktinya sekarang,” ungkap mantan misionaris Kristen yang menjadi muallaf dan kini menjadi dai.

Pernyataan ustadz Bernad tersebut sekaligus membantah tudingan Kabid. Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan demonstarsi FUI anarkis dan memulai provokasi, sebagaimana tersebar di sejumlah media.

"Waktu berhadapan dengan petugas mereka duluan memprovokasi dengan lemparan, sehingga yang pertama jatuh itu petugas kita dengan luka cukup parah di bagian muka dan dilarikan ke Rumah Sakit Gatotsubroto," Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Senin (17/9/2012).

Hingga malam tadi, ustadz Bernad masih berada di rumah sakit Mitra Menteng Afiah (MMA) di Jl. Kalipasir Raya Jakarta Pusat untuk memantau korban luka-luka dari massa umat Islam.

“Saya sekarang masih di rumah sakit melihat korban, ada 4 orang yang dirawat 1 orang sekarang,” tutupnya.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More