Saturday, May 25, 2013

Suripto, Legenda Intelijen Tiga Zaman


Intelijen asing tak pernah melewatkan setiap kesempatan untuk mengobok-obok Indonesia. Meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu 2009 pun ditingkahi operasi intelijen asing.

Partai politik telah menjadi target penyusupan, pecah belah, provokasi dan proganda hitam. Sinyalemen itu tentu bukan isapan jempol, apalagi dilontarkan oleh “tokoh intelijen tiga zaman”, Suripto.

Mantan Sekjen Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999-2001) ini dikenal kritis dan tajam dalam melakukan analisis intelijen. Tak heran jika analisisnya dijadikan rujukan dalam diskusi-diskusi formal maupun informal.

Pisau analisis yang tajam, tentunya tak lepas dari kepiawaian Suripto dalam menganalisa data dan informasi. Anggota Komisi I DPR RI ini rajin mengasah daya analisis dengan rajin membaca buku-buku terkait dunia intelijen.

Bagi Suripto, bagian terpenting dari produk intelijen adalah analisis. Menurut Suripto, intelijen sebagai knowledge, ilmu intelijen harus dipelajari semua pihak. Tanpa dibekali ilmu intelijen, analisis yang dibuat akan melenceng dari sasaran.

Banyak hal yang membedakan Suripto dengan praktisi intelijen lainnya. Selain memiliki bekal ilmu intelijen yang cukup, pengalaman hidup telah menyempurnakan Suripto sebagai insan intelijen yang disegani lawan ataupun kawan.

Putra pasangan R. Djoko Said-Siti Nursyiah Lubis ini dikenal berpenampilan sederhana. Kendati sang ayah pernah menjabat sebagai Bupati Cirebon, kehidupan Suripto jauh dari kemewahan.

Seperti dikisahkan dalam buku “Suripto-Menguak Tabir Perjuangan”, ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Suripto sempat bekerja sebagai sopir taksi 4848 jurusan Bandung-Jakarta.

Sifat sederhana itu sejalan dengan faham sosialis yang dianut pria yang terlahir pada 20 November 1936 ini ketika menjadi mahasiswa. Suripto tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Cabang Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis), organisasi massa onderbouw Partai Sosialis Indonesia (PSI) di Bandung.

Antikomunis

Tahun 1957-1964 menjadi periode perjuangan bagi Suripto untuk menghadang laju Nasakomisasi yang diusung Presiden Soekarno. Suripto harus bertarung dengan kelompok mahasiswa komunis yang tergabung dalam Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).

Kesungguhan Suripto membendung tekanan Partai Komunis Indonesia (PKI) menarik  perhatian petinggi Kodam VI Siliwangi, yang memang anti PKI. Walhasil, terjadilah sinergi antara mahasiswa anti PKI dengan Kodam VI Siliwangi.

Sejak saat itulah anak sulung dari empat bersaudara itu bersentuhan dengan dunia intelijen yang sesungguhnya. Bersama dengan sembilan aktivis mahasiswa dari Universitas Pajajaran dan Institut Teknologi Bandung (ITB), Suripto mengikuti pendidikan dasar intelijen di Kodam VI Siliwangi di bawah Kharis Suhud.

Berbagai resiko pun harus siap dihadapi Suripto, termasuk hilangnya nyawa. Suripto bahkan sempat dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, karena dituding terlibat dalam kerusuhan massa di Bandung pada 10 Mei 1963.

Kerusuhan rasial itu muncul sebagai reaksi atas pembukaan “Poros Jakarta-Peking” oleh Presiden Soekarno. Ketika itu, merebak aksi pembakaran mobil dan toko-toko milik warga keturunan Cina di seluruh wilayah Bandung.

Sikap anti PKI tidak pernah padam di benak Suripto. Pria yang hobi tinju ini melihat bahwa militer Indonesia ketika itu perlu diperkuat dengan pemikiran anti PKI. Tidak cukup sebatas pemikiran, Suripto mengikuti pendidikan militer sukarela (Milsuk), setelah meraih gelar sarjana hukum pada 1964.

Setahun kemudian, Suripto direkrut Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad), sebagai anggota Tim Sarjana G (Gabungan) V Komando Mandala Siaga.

Di era Orde Baru, karier intelijen Suripto kian mencorong. Tak salah jika periode 1966-1967, pria kelahiran Bandung ini dipercaya menjadi staf G (Gabungan) 1 Komando Operasi Tertinggi (Koti) yang membidangi intelijen.

Setidaknya, sikap anti PKI Suripto tersalurkan ketika bergabung dengan TNI-AD, yang notabene menjadi target serangan PKI.

Karir keturunan Jawa-Batak ini di dunia intelijen terus menanjak. Periode 1967-1970, Suripto menjalankan tugas sebagai staf Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin).

Lembaran Baru

Analisis Suripto terkait berbagai persoalan bangsa semakin tajam. Bersama dengan sejumlah tokoh akademis seperti Yuwono Sudarsono dan Fuad Hassan, Suripto menjadi tulang punggung Lembaga Studi Strategis (LSS). Lembaga di bawah Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) Dephankam.

Pemikiran Suripto cukup memberi warna analisis-analisis LSS. Sayangnya, kiprah Suripto di LSS terhenti setelah Suripto menyatakan mengundurkan diri dari LSS.

Pengunduran diri itu bukan tanpa alasan. Suripto mundur setelah sebelumnya Wakil Kepala Bakin Benny Moerdani meminta agar Suripto diinterogasi di Bakin setelah sebelumnya bertemu dengan Wakil Menlu Cina Han Nian Long di Cina pada 1981.

Saat itu Suripto mendapat tugas rahasia dari Menlu Mochtar Kusumaatmadja untuk menjajagi kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia-Cina. Memang, banyak pihak menolak normalisasi Indonesia-Cina mengingat bahaya laten komunis.

Menarik untuk disimak, Suripto yang sebelumnya anti komunis bisa berubah menjadi akomodatif terhadap penganut komunis.

Menurut pengakuan Suripto, tahun 1980 telah menjadi lembaran baru dalam kehidupan Suripto. Pertengahan tahun 1980 seorang ustadz berhasil meluruskan jalan hidupnya, sehingga dia bisa menjadi Muslim yang santun.

Sejak saat itulah Suripto terlibat aktif dalam gerakan Tarbiyah yang kelak bertransformasi menjadi Partai Keadilan (Sejahtera) dan KAMMI yang berbasis di sejumlah perguruan tinggi terkemuka.

Secara kebetulan, sejak 1986-2000, Suripto menjabat sebagai Ketua Tim  Penanganan Masalah Khusus DIKTI/Depdikbud yang menangani masalah  kemahasiswaan.

Menantang Maut

Sejumlah tudingan dan tuntutan hukum memang menghadang idialisme Suripto. Bapak tujuh putra ini sampat dituding penguasa Orde Baru mendalangi peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974.

Ketika itu Ali Moertopo menuding bahwa jaringan PSI dan eks Masyumi turut meletuskan peristiwa yang menewaskan 13 orang, 300 luka-luka, 775 orang ditahan itu. Belakangan, banyak tokoh yang dibebaskan di pengadilan. Bahkan muncul sinyalemen, justru Ali Moertopo lah dalang peristiwa Malari.

Tuduhan paling menyakitkan bagi Suripto adalah dugaan penyelewengan dana bantuan kemanusiaan Bosnia dari Komite Solidaritas Muslim untuk Bosnia yang diketuai pengusaha Probosutedjo. Suripto dituduh telah mengganti bantuan makanan dan obat-obatan menjadi bantuan senjata.

Menurut pengakuan Suripto, dirinya masuk ke Bosnia pada November-Desember 1992 memang mengemban misi Komite Solidaritas Bosnia untuk memasok senjata kepada pejuang Muslim Bosnia.

Tudingan penyelewengan dana itu menyeruak ketika Suripto menjabat sebagai Sekjen Departemen Kehutanan dan Perkebunan sejak 1999. Probosutedjo mengangkat kembali isu penggelapan saat Probo diancam akan diseret ke pengadilan oleh Suripto dalam kasus dana reboisasi.

Faktanya, Suripto tidak mundur sejengkal pun. Suripto tetap mengejar konglomerat hutan  bermasalah, setidaknya terjaring 12 kasus. Bahkan The Asia Wallstreet Journal menulis Suripto sebagai satu-satunya orang yang berani memberantas KKN di bidang kehutanan.

Akibat bersinggungan dengan konflik kekuasaan, Suripto dipecat oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Maret 2001. Sementara jabatan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang dijabat Nurmahmudi Ismail diciutkan menjadi Menteri Muda Kehutanan.

Awalnya, Gus Dur meminta Nurmahmudi Ismail memecat Suripto. Gus Dur menyebut Suripto dan mantan Danjen Kopassus Muchdi PR merencanakan tindakan makar di Hotel Kempinski. Namun Nurmahmudi menolak, karena alasannya tidak jelas. Akibatnya Nur Mahmudi dilengserkan, diganti menteri baru, Marzuki Usman. Marzuki lah yang memberhentikan Suripto.

Suripto sempat ditahan Polda Metro Jaya terkait tuduhan dugaan korupsi dan mark up pembelian dua helikopter bekas tipe Bell 412 pada tanggal 14 Desember 2000. Sekitar tiga bulan  kemudian, salah  satu helikopter tersebut jatuh di Gunung Burangrang , Subang. Ironisnya, helikopter itu ditengarai digunakan Tommy Soeharto untuk melarikan diri.

Disebut-sebut, penahanan Suripto tidak hanya mark-up pembelian helikopter. Suripto dinilai terlalu sering melontarkan analisis yang bertentangan dengan polisi soal pelaku peledakan Bom Bali.

Pada awal Mei 2001, Suripto dan Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) dituduh membocorkan rahasia negara. Di antaranya, dokumen-dokumen rahasia militer dan peta udara.

Disebut-sebut, sejumlah anak buah Suripto tertangkap tangan mengumpulkan info rahasia sambil membawa senjata. Lesperssi ditengarai banyak berhubungan dengan agen rahasia asing

Tak hanya itu, sebelumnya Suripto dituduh terlibat dalam peledakan bom di Parkir Timur Senayan, saat berlangsung acara Istigotsah Nahdlatul Ulama, 29 April 2001. Tuduhan lain, Suripto juga mendalangi kerusuhan Sampit, seperti dituduhkan Gus Dur. Berikut kutipan wawancaranya dengan INTELIJEN pada akhir Maret 2009 di Jakarta.

Paradigma Intelijen RI Harus Dirubah
Pada awalnya Anda adalah pengusung pemikiran sosialis Syahrir, mengapa tiba-tiba berputar haluan terlibat dalam gerakan Tarbiyah?

Saya menapaki lembaran baru, dari sosialis menjadi idialis agamis, sejak bertemu dengan Ustad Hilmy Aminuddin (Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera). Ustad Hilmy yang mengubah pandangan hidup saya.

Saya bertemu Ustad Hilmy pada 1984, di dalam satu pengajian di rumahnya almarhum Hartono Marjono. Sejak saat itulah saya mendalami Tarbiyah bersama Ustad Hilmy.

Hilmy Aminudin dikenal sebagai anak biologis sekaligus idiologis Danu Mohammad Hassan, panglima NII. Sejauh ini apa keterkaitan pemikiran Danu dengan konsep yang Anda kembangkan bersama Hilmy Aminuddin?

Saya tidak sampai mendalami sampai sejauh itu. Saya juga tidak pernah menanyakan soal itu ke Ustad Hilmy. Yang pasti Hilmy adalah seorang ustad yang banyak merubah hidup saya. Saya kurang mengerti latar belakang beliau.

Ada sinyalemen, Anda mengembangkan skenario, seperti yang dijalankan Ali Moertopo dalam Operasi Khusus (Opsus). Yakni, membentuk gerakan Tarbiyah untuk menyeragamkan sekaligus  meredam gerakan Islam radikal yang membahayakan penguasa?

Saya tidak tahu kalau sampai sejauh itu. Saya tidak pernah di Opsus. Apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang saya sembunyikan. Saya mendapat pelajaran intelijen atau dididik intelijen pada saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Saya dididik oleh Asisten 1 Kodam Siliwangi, Kharis Suhud.

Ketika itu ada sepuluh mahasiswa dibina untuk menghadapi atau mengawasi gerakan Partai Komunikas Indonesia di dalam kampus. Dalam aktivitas itulah saya mendapat pengalaman politik dan intelijen. Setelah itu saya masuk dalam Milsuk (militer sukarela) dalam rangka konsolidasi dengan Malaysia. Kami direkrut dalam Komando Siaga Mandala 1965.

Ketika pecah G30S PKI saya diminta untuk memberikan pemikiran-pemikiran kepada Asisten 1 Kostrad, Yoga Sugama. Setelah Yoga diangkat sebagai Wakil Kepala KOTI, saya menjadi stafnya. Demikian juga ketika Yoga diangkat sebagai Kepala BAKIN, saya menjadi tenaga ahlinya.

Karir Anda di pemerintahan cukup fenomenal. Salah satunya saat menjabat Sekjen Dephutbun, Anda direstui sekaligus dicopot oleh Gus Dur yang saat itu menjadi presiden. Anda melihat adanya konflik kepentingan, mengingat sejak awal pengangkatan Anda ditentang banyak  pihak?


Sampai saat ini saya tidak tahu apa sebenarnya alasan Gus Dur ngotot mencopot saya. Yang pasti, saya memang terus menyuarakan adanya korupsi di lingkungan Dephutbun. Banyak yang merasa terganggu dengan aktivitas saya. Saya hanya melaporkan apa adanya, bahwa banyak pengusaha yang terbukti melakukan tindakan ilegal.

Saya dicopot oleh Gus Dur mungkin karena adanya informasi yang menyesatkan. Bahkan saya sempat dituduh melarikan Tommy (Hutomo Mandala Putra) dengan helikopter. Saya juga dituduh terlibat dalam rencana kudeta. Aktivitas saya dituding didanai oleh militer. Tentu saja saya tidak terima dituduh seperti itu, sehingga Gus Dur saya gugat.
Meskipun Gus Dur presiden, saya sebagai warga negara tentunya boleh menggugat Gus Dur.

Ada kesan Nurmahmudi Ismail (Menhutbun) membela Anda karena alasan politis, di mana Anda satu barisan dengan Nurmahmudi?

Untuk mencopot saya, presiden harus melalui menteri terlebih dahulu (Nurmahmudi). Hanya saja karena menteri tidak menemukan bukti itu. Memang sempat terjadi tarik menarik.

Anda sering dituduh terlibat korupsi, salah satunya penyelewengan dana bantuan  dari Komite Solidaritas Muslim Bosnia?
Bisa konfirmasikan kepada Sri Edi Swasono. Ketika itu perintah Probosutedjo sebagai ketua Komite Solidaritas Bosnia ke saya seperti apa. Semua pihak harus mengetahui persoalan ini. Ketika itu kami datang ke Bosnia dan kami petakan apa sebenarnya yang dibutuhkan.

Pihak Muslim Bosnia menyatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Hanya saja meskipun bantuan makanan, obat-obatan dan pakaian cukup, menjadi tidak berarti karena tetap saja muslim Bosnia disembelih tanpa perlawanan karena tidak memiliki senjata. Terus terang mereka meminta bantuan senjata.

Ketika itu saya sampaikan permintaan itu ke petinggi komite, termasuk Sri Edi Swasono. Satu saksi yang sudah meninggal yakni Lukman Harun. Dari situ perintahnya cukup jelas.

Jadi jika ada tuduhan merubah bentuk bantuan atau memanipulasi, bisa ditanyakan kepada saksi hidup. Ada satu saksi lagi, Adi Sasono. Saya ketemu Adi Sasono di Kroasia ketika itu, dalam rangka delivery senjata tersebut. Saya juga mengajak Adi Sasono masuk ke Bosnia.

Dua saksi itu cukup karena keduanya dalam posisi yang berbeda. Keduanya “berseteru” terkait Dewan Koperasi. Jadi, jika dua sumber yang “bertentangan” bersaksi sudah cukup  sebenarnya.

Presiden Soeharto bilang tidak mengetahui langkah yang Anda ambil terkait bantuan senjata?

Mungkin saja Soeharto tidak tahu. Dalam dunia intelijen, seorang agen dimungkinkan untuk memungkiri apa saja kalo memang ada covernya. Presiden mungkin saja tidak tahu, atau tahu tetapi pura pura tidak tahu. Kuncinya ada di Probosutejo, disampaikan atau tidak informasi itu ke Soeharto.

Justru Probosutejo membidik Anda dengan kasus itu?
Jangan tanya saya, yang jelas Probosutedjo yang memerintahakan kepada saya.

Selain terlibat dalam kerusuhan rasial di Bandung, Anda juga dituduh mendalangi Peristiwa Malari?

Malari dimulai dari adanya sekelompok mahasiswa yang melihat ada kecenderungan dominasi asing di sektor usaha. Untuk itu modal asing harus ditentang. Berbarengan dengan hal itu ada semacam gesekan, antara kelompok Ali Murtopo dan kelompok militer, sehingga timbul ketegangan.

Ada satu kelompok mahasiswa yang meminta pendapat saya. Mereka tidak setuju backing-backingan militer. Beberapa kali saya berdiskusi dengan mereka. Akhirnya digelarlah demo-demo di Jakarta.

Sebenarnya dengan hal-hal tersebut sudah cukup bukti untuk menyeret Anda sebagai provokator aksi?
Buktinya saya tidak pernah diperiksa. Memang saya dengar nama saya sudah masuk dalam target. Tetapi ada bantuan dari teman-teman saja di intelijen sehingga nama saya tidak masuk.

Anda  adalah sosok aktivis yang bisa dibilang jarang berurusan dengan penjara, tidak seperti aktivis lainnya. Itu karena kedekatan Anda dengan kalangan intelijen?

Saya pernah dihukum dua tahun, waktu hura-hara di Bandung. Jujur saya akui memang ada yang membantu saya, khususnya dalam peristiwa Malari.

Anda dikenal cukup tajam dalam membuat analisa intelijen. Sebenarnya apa saja yang dibutuhkan dalam menciptakan produk intelijen yang usefull?
Dari difinisi, Intelijen itu bisa dipandang sebagai ilmu pengetahuan, sebagai aktivitas dan intelijen sebagai organisasi. Intelijen sebagai knowledge, ilmu intelijen harus dipelajari. Misalnya, seorang aktivis, dia harus rajin mengakses informasi, salah satunya rajin membaca buku. Jika tidak, dia akan kurang pengetahuan. Saya disebut sebagai pengamat intelijen karena saya rajin membaca buku-buku terkait intelijen.

Intelijen saat ini yang terpenting adalah analisis. Saat ini banyak perwira intelijen yang tidak dibekali ilmu intelijen sehingga analisis yang dibuat kurang sasaran.

Perkembangan intelijen Indonesia saat ini ketika harus berhadapan dengan operasi intelijen asing?

Paradigma intelijen di Indonesia harus dirobah. Saat ini paradigma masih ekstrim kanan ekstrim kiri. Jika intelijen masih mengacu pada pemikiran ekstrim kanan ekstrim kiri, maka cara menganalisa dan cara mengamankan ancaman terhadap negara itu menjadi usang.

Pasca perang dingin, ada masalah-masalah yang bisa mengancam integrasi negara. Semuanya harus dimulai dari self perseption. Masalah pertama yang terkait dengan self perseption adalah masalah kerusakan lingkungan hidup, transnational crime, pangan, dan separatisme. Transnational crime meliputi ilegal logging, money loundring, cybercrime.

Karena saat ini dunia ini tidak ada batas teritorial, tenaga dan organisasi harus menyesuaikan dengan ancaman-ancaman tersebut. Tujuannya, agar supaya tenaga profesional itu siap diterjunkan. Tenaga-tenaga profesional harus disesuaikan dengan badan-badan intelijen yang ada.

Source : intelijen.co.id

0 komentar:

Post a Comment

Please leave your constructive comments and use polite manner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More