Friday, July 5, 2013

'Dajjal' itu Bernama Demokrasi


Kudeta di Mesir yang dilakukan oleh militer terhadap presiden Mursi yang berkuasa, membuat saya cukup prihatin. Pasalnya, kudeta ini dilakukan pada seorang presiden yang dipilih pertama kali secara demokratis, pasca runtuhnya rezim diktator Husni Mubarok, yang turun karena adanya People of Power 2 tahun lalu.

Prihatin, karena ternyata militer masih menentukan hitam-putihnya sebuah pemerintahan negara, supremasi sipil masih kalah oleh militer. Prihatin berikutnya, karena ternyata sekelompok orang yang dimotori oleh oposisi yang kalah dalam pemilu, mencoba memaksakan kehendak untuk menurunkan pemerintahan yang sah dan dipilih secara demokratis. Perselingkuhan militer dan oposisi inilah yang menjadi aib bagi perjalanan demokrasi di Mesir yang baru saja dimulai.

Pertanyaan saya adalah, bila memang militer dan oposisi tidak puas dengan pemerintahan Mursi, mengapa tidak dilakukan cara-cara demokrasi ya benar, misal melalui parlemen, atau bila perlu dilakukan referendum untuk bisa menjejaki aspirasi masyarakat secara luas. Bila tidak, tunggu saja di pemilu periode berikutnya, dan berkompetisi kembali dalam sebuah pemilihan umum periode berikutnya. Namun rupanya, oposisi dan militer lebih memilih melakukan perbuatan terlarang dalam sebuah alam demokrasi.

Lalau mengapa juga tidak ada kecaman dari negara-negara kampium demokrasi? Justru sepertinya kudeta ini mendapatkan restu dari Amerika dan sekutunya. Apakah hal ini karena faktor Muris yang berasal dari Ikhwanul Muslimin, yang pasti tidak disukai oleh negara-negara barat. Hal ini benar-benar lucu bagi saya pribadi. Amerika dan negara kampium demokrasi lainnya, memang biasa konsisten untuk tidak konsisten. Mereka biasa menerapkan standard ganda dalam menerapkan apa yang mereka sebut demokrasi.

Jatuhnya pemerintahan Mursi — Ikhwanul Muslimin ini juga cukup membuat orang-orang syiah dan pemerintahannya senang. Hal ini tidak lepas dari dukungan Mesir, Turki, Amerika dan sekutunya pada Tentara Pembebasan Syuriah. Pemerintah Syuriah yang syiah, mendapatkan gempuran dari ‘pemberontak’ yang lebih pada kelompok Sunni. Di kompasiana ini juga, sorak-sorai pendukung syiah atau yang dikenal sebagai Kompasyiahner, menurunkan berbagai artikel dan ulasan tentang kejatuhan Mursi.

Bagaimana dengan Turki yang saat ini dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan dari Partai Keadilan yang mirip-mirip dengan partai pendukung Mursi. Sebenarnya, pengaruh militer di Turki, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Mesir. Militer cukup kuat mengontrol pemerintahan. Bukan hal yang mustahil bila kemudian suasana demonstrasi di Turki yang terus dikompori dan membuat ketidakstabilan politik dan ekonomi, akan membuat militer Turki melakukan hal yang sama dengan yang ada di Mesir.

Bila ini sampai terjadi, sinyalemen gerakan menjegal partai Islam yang menang dalam persaingan demokrasi, akan semakin jelas dengan segala gerakan dan rekayasa. Kejadian ini sebenarnya dimulai dengan dikudetanya kemenangan secara demokratis partai Islam - FIS oleh militer pada tahun 2011 lalu. Jadi, sebenarnya demokrasi itu ternyata makhluk bermata satu, yang hanya memandang pada kepentingan siapa di balik demokrasi tersebut. Yang pasti, bukan rakyat pemilihnya yang telah bersusah payah menyalurkan pilihannya. Ya, pada akhirnya makhluk bernama demokrasi itu cuman mainan saja. Tidak ada yang serius di dalamnya, karena tergantung siapa yang berbicara.

Apakah kejadian Arab Spring, atau bahkan saya sebut sebagai Arab Summer ini akan terjadi di Indonesia? Saya sangat yakin tidak akan terjadi. Entahlah bila ada partai semacam PKS yang kemudian berkuasa. Pasti akan ada banyak gerakan yang akan menjegalnya. Sama seperti yang terjadi di Aljazair, Mesir dan mungkin juga Turki. Siapa mereka? Entahlah. Bisa siapa saja.

Mengapa tidak mungkin terjadi di Indonesia? Melihat kultur militer kita yang menyebut sebagai Tentara Rakyat, tidak mungkin tentara mengambil alih pemerintahan dengan cara kokang senjata. Tentara kita tidak pernah punya riwayat kudeta secara kasar dan berdarah-darah. Andaikata Anda menyebut kejadian take over kekuasaan Bung Karno oleh Soeharto pada tahun 1966, itu merupakan kudeta yang begitu smooth, dengan menggunakan selembar surat yang dikenal sebagai Supersemar — Surat Perintah Sebelas Maret.

Selain kultur dan sejarah TNI, peran Gus Dur untuk mengembalikan TNI ke barak patut diberi apresiasi. Celakanya, Gus Dur sendiri dikudeta tidak oleh militer, tetapi oleh kekuatan sipil atas nama demokrasi yang dimotori oleh Amin Rais. Saya masih menyebutnya sebagai kudeta sipil, yang dilakukan melalui mekanisme di parlemen.

Terakhir, bila Anda adalah menganut paham demokrasi, maka seharusnya Anda turut prihatin terhadap hasil demokrasi yang dihancurkan begitu saja seperti di Mesir dan Aljazair. Bila Anda turut tertawa terbahak-bahak, saya tidak yakin Anda adalah orang yang mengerti makna demokrasi yang sebenarnya.

0 komentar:

Post a Comment

Please leave your constructive comments and use polite manner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More