Saturday, July 6, 2013

Monopoli Media, Manuver Cerdik HT dalam Kancah Politik


Pada 7 Mei 2013 lalu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memanggil RCTI dan Indovision. Pemanggilan ini terkait pengaduan masyarakat tentang beredarnya video rekaman dugaan percakapan yang mambahas rapat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dalam rapat tersebut, terjadi percakapan yang intinya ingin menggunakan frekuensi publik yang dimiliki MNC Group untuk kepentingan praktis Partai Hanura.

Saat itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Yuddy Chrisnandi protes. Menurutnya, pemanggilan RCTI dan Indovision terkesan tebang pilih. Seharusnya stasiun televisi lain juga dipanggil. Lagipula, Yuddy yakin, rapat tersebut bukan diadakan oleh kader maupun politikus Partai Hanura.

“Bisa jadi itu ulah oknum untuk mengebiri Hanura,” ujar Yuddy.

Tentu bukan cuma Yuddy yang membela Hary Tanoesoedibjo kala itu. Namun, mayoritas kader Hanura membela habis-habisan konglomerat media yang akrab disapa HT ini. Betapa tidak, bergabungnya HT jelas menguntungkan bagi Hanura. Dengan masukkan HT, MNC Group praktis akan banyak memberitakan kegiatan-kegiatan Partai Hanura.

Seperti Anda ketahui, MNC Group memiliki 3 stasiun televisi swasta: RCTI, MNC TV, dan Global TV. Di Pemilu 2014 nanti, pemirsa pasti akan bisa menebak “warna layar” ketiga stasiun televisi itu jelas akan dipenuhu Partai Hanura. Jumlah televisi itu belum termasuk televisi lokal yang dimilikinya, yakni Deli TV (Medan), Lampung TV (Bandar Lampung), Minang TV (Padang), UTV (Batam), Indonesia Music TV (Bandung), Pro TV (Semarang), BMS TV (Banyumas), MHTV (Surabaya), Kapuas CitraTelevisi (Pontianak), BMC TV (Denpasar), Sun TV (Makassar), MGTV (Magelang), Sky TV (Palembang), serta Taz TV (Tasikmalaya). Sementar untuk tv kabel, selain Indovision, HT juga memiliki OkeVision dan Top TV.

Sejak awal HT nampak sekali ingin menguasai jagat media televisi (baca: monopoli frekuensi). Penguasaan HT di media televisi melalui PT. Bhakti Investama. Mari kita lihat sepak terjang HT via PT. Bhakti Investama. Hingga awal 2000, putra Soeharto Bambang Trihatmodjo masih memegang saham mayoritas di RCTI (69,8%) dan Global TV (70%). Namun, pada Juni 2003, Bambang mundur dan saham di dua televisi tersebut menyusut jadi 14,32%. Pembeli saham yang merupakan “pemain baru” dalam jagad pertelevisian Indonesia, yakni PT. Bhakti Investama.

Pada Juli 2001, saham PT. Bhakti Investama baru 10,72%. Perlahan-lahan kepemilikan Bhakti meningkat jadi 24,975%. Pada 23 November 2002, Bhakti membeli saham lagi hingga mencapai 34,8% dan Juni 2003 meningkat lagi menjadi 37,60%. Apa yang dilakukan HT terhadap Bimantara ditulis oleh Warta Ekonomi edisi 15-30 Juni 2003 dengan judul “Manuver Hary di Atas Cendana”.

Bukan cuma Bimantara yang dikuasai HT guna mendapatkan RCTI, Global TV, dan juga TPI (yang kini berubah menjadi MNC TV), tetapi juga SCTV dan Indosiar. Dalam buku Ekonomi Politik Media Penyiaran (LkiS, 2004) yang ditulis Agus Subibyo, ada dua jalur yang digunakan PT. Bhakti Investama untuk masuk ke SCTV. Pertama dengan kepemilikan secara tak langsung lewat PT. Mitrasari Persada, yakni dengan mengalih-alih surat hutang PT. Mitrasari Persada kepada Citibank. Dengan begitu, Bhakti akan menguasai 52,5%. Kedua, mengambil alih saham PT. Datakom Asia sebesar 26,85%. Namun, dua skenario di atas berantakan. HT via PT. Bhakti Investama gagal menguasai SCTV.

PT. Bhakti Investama juga gagal menguasai 49% saham PT. Indosiar Visual Mandiri. Tadinya, HT secara paralel berambisi ingin menguasai SCTV dan Indosiar. Terlebih lagi pada 2001, Indosiar sempat dilego Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kenapa Indosiar dilego BPPN? Sebab, hutang-hutang Salim Group menggunung. Tak heran, harta Salim Group, termasuk Indosiar, yang total Rp 53 triliun disita BPPN.

HT juga hampir menguasai Metro TV. Jalan masuk HT adalah berniat membeli saham sebesar 25% yang sempat dilepas Metro TV. Namun, saham sebanyak 12.500 dengan nilai jual total Rp 45 miliar tersebut dibeli oleh PT. Centralindo Pancasakti Cellular. Sisa sahamnya, yakni 75% dikuasai oleh Surya Paloh. Bhakti pun gagal lagi menguasai stasiun televisi lain, di luar RCTI, Global TV, dan MNC TV. Tentu, lain cerita jika HT masih tetap “bermukim” di Partai Nasdem, barangkali Metro TV bakal dikuasai olehnya.

Sebenarnya, sejak lama HT ingin menguasai ANTV. Manuver dirinya menguasai ANTV terlihat sejak 2001. Begitu tahu ANTV menunggak hutang ke BNI 46 –kemudian dialihkan ke BPPN – senilai Rp 50 miliar, lalu dengan konsorsium kreditor Jepang, Korea, dan Inggris dengan total senilai US$ 59 juta, PT. Bhakti Investama sudah mengincar. Apalagi pemodal utama ANTV, Bakrie Investindo (60%) dan Hasmuda Internusa (40%) tak sanggup melunasi hutang tersebut.

Memang bukan cuma PT. Bhakti Investama yang tertarik membeli ANTV. Ada tiga investor. Pertama, Kelompok Kompas-Gramedia. Namun, kelompok media terbesar pimpinan Jakob Oetama ini mundur teratur, gara-gara permintaan pemotongan hutang ANTV ke BPPN tak dikabulkan. Kompas-Gramedia lebih memilih mendirikan stasiun televisi baru, yakni TV 7 (belakangan dibeli oleh Trans Corp dan berubah menjadi Trans 7). Bhakti pun mundur, karena permintaan yang sama seperti Kompas-Gramedia tak dikabulkan.

Investor ketiga yang tertarik membeli ANTV adalah PT. Indopac Media. Perusahan ini tak lain adalah pemegang 40% saham di harian Republika, pemilik radio One, majalah GolfDigest, dan media iklan luar ruang Layar Indonesia yang berlokasi di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta. Pemilik saham 50% PT. Indopac Media Erick Thohir sebenarnya sudah ada kesepakatan harga. Bahkan Erick sudah diplot menjadi Wakil Direktur Utama ANTV saat itu. Namun, Bakrie Group menginginkan pelunasan pembayaran dilakukan segera. Hal itulah yang membuat PT. Indopac mundur.

Baru pada 2013 ini, HT berhasil memenuhi hasratnya menguasai ANTV. Padahal, sebelumnya ANTV juga diperebutkan oleh Chairul Tanjung (CT). Pengusaha muda pemilik Trans Corp ini sebetulnya juga sudah cocok dengan harga penjualan ANTV yang isunya mencapai Rp 12 triliun. Kalo isu ini benar, harga segitu menjadi rezekinya ANTV (baca: Grup Bakrie). Sebab, total aset ANTV tidak mencapai segitu. Sebagaimana tulisan saya sebelumnya, CT mundur membeli ANTV, gara-gara Bakrie tidak mau melepas ANTV sebelum Pemilu 2014. Sementara HT tak masalah serah terima ANTV paska Pemilu 2014. Tiga stasiun televisinya –RCTI, MNC TV, dan Global TV plus sejumlah televisi lokal- sudah cukup “mewarnai” frekuensi dengan Partai Hanura pada 2014 kelak.

Demikianlah manuver HT menguasai media televisi. Andai dahulu HT menguasai SCTV, Indosiar, dan juga Mtero TV, maka kloplah HT sebagai konglomerat yang memonopoli stasiun televisi teresterial. Sesungguhnya, dengan dikuasainya ANTV setelah RCTI, MNC TV, dan Global TV, HT sudah bisa dikatakan memonopoli. Setidaknya ini dikatakan di Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Terlepas dari masalah monopoli televisi yang dilakukan HT, Partai Hanura senang bukan kepalang begitu HT bergabung. Apapun alasan HT maupun Partai Hanura mengenai penggunaan frekuensi untuk kepentingan politik praktis sudah bisa ditebak.

“Sudah merupakan komitmen Pak Hary untuk membesarkan partai (melalui kelompok usaha medianya),” ujar Yuddy.

Tentu, pemanfaatkan frekuensi yang akan dilakukan HT untuk Partai Hanura demi kemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Apalagi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, HT juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pelaksana Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura. Menurut media milik HT, Sindo, target Partai Hanura adalah duduk di 3 besar dan lolos parliamentary threshold (PT). Dengan lolos PT, maka bisa mengajukan diri di Pilpres.

Namun, oleh mayoritas pengamat, agaknya target Partai Hanura tak akan terkabul, terlebih lagi setelah HT ditetapkan sebagai Cawapres untuk mendampingi Wiranto sebagai Capres pada 2 Juli kemarin. Partai Hanura pecah. Penetapan HT dianggap tak sesuai dengan mekanisme partai. Berdasarkan aturan AD/ ART, keputusan penetapan Capres dan Cawapres harus melalui rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Apalagi sebelumnya Wiranto sempat mengatakan, penetapan Cawapres Partai Hanura dilakukan setelah hasil pemilu legislatif.

Nasi sudah jadi bubur. Meski baru bergabung menjadi kader Partai Hanura seumur jagung, HT tentu punya ambisi lain. Jelas, tak ada makan siang gratis. Setelah memonopoli stasiun televisi teresterial, HT jelas berambisi ingin berkuasa di politik. Sebagai Ketua Umum Partai Hanura pun tak bekutik dengan manuver HT. Tanpa menunggu PT dan mengadakan Rapimnas, keputusan sudah diambil. HT pun jadi Cawapres, Partai Hanura pun pecah. Layar seluruh televisi bakal seru. Sementara stasiun televisi yang pro-HT tetap dukung Partai Hanura yang pro HT, sisanya ramai-ramai mem-bully dan memberikan tempat buat tokoh-tokoh yang masuk ke dalam barisan sakit hati dari Partai Hanura.

0 komentar:

Post a Comment

Please leave your constructive comments and use polite manner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More