Wednesday, February 5, 2014

Dalam Realitas Demokrasi, Presiden Haruslah Se-Agama dengan Mayoritas Rakyatnya


Jakarta - Mantan Presiden Baharudin Jusuf Habibie menegaskan, dalam memilih calon presiden RI harus mempertimbangankan dimensi suku dan agama serta unsur mayoritas-minoritas. Dalam kaitan ini, kata Hiabibe, dimensi agama harus menjadi pertimbangan utama, sebab aspek agama menyangkut sisi emosional.

"Saya tidak bicara SARA. Tetapi dengan memperhatikan realitas sosial, tentu Presiden RI mendatang idealnya adalah tokoh yang beragama Islam karena kebanyakan penduduk Indonesia beragama Islam serta berasal dari suku Jawa karena mayoritas rakyat Indonesia adalah orang Jawa. Tetapi asal suku tentu tidak mutlak harus Jawa," kata Ketua Dewan Kehormatan ICMI ini saat menerima Djoko Santoso selaku Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, Aman (ASA) di Jakarta, Senin (3/2/2014).

Habibie beralasan, Amerika Serikat yang sistem demokrasinya sudah berjalan lebih dari 200 tahun pun hingga kini masih memperhatikan dimensi suku dan agama serta aspek mayoritas-minoritas. Dalam kaitan ini dimensi agama bahkan menjadi lebih dominan.

Dikatakannya, Presiden Amerika John F Kennedy tewas pada 22 November 1963 dalam iring-iringan mobil melalui Dallas, Texas. Lima tahun kemudian, saudaranya, Robert F Kennedy juga dibunuh di sebuah hotel di Los Angeles saat merayakan kemenangannya dalam pencalonan Presiden Partai Demokrat. PAtut diketahui, Kennedy bersaudara itu beragama Katolik, sementara mayoritas warga Amerika beragama Protestan.

"Sekarang, kenapa Barack Obama diterima menjadi Presiden Amerika bahkan terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya? Tidak lain karena dia beragama Protestan, meski dia warga kulit hitam yang merupakan penduduk minoritas di Amerika," ujar mantan Menristek di zaman Presiden Soeharto itu.

Dalam audiensi di kediaman Habibie itu, Djoko Santoso atau Djokosan didampingi oleh pengurus Gerakan Indonesia ASA lainnya, yakni Laksda TNI (Purn) Darmansyah (anggota Dewan Penasihat), Abu Kasim Sangadji (anggota Dewan Penasehat) dan Elizabeth Henny Santoso (Sekretaris).

Sementara Habibie didampingi oleh para pengurus The Habibie Center, yakni Muladi (anggota Dewan Pembina), Ahmad Watik Pratiknya (Ketua Dewan Pengurus), dan Dewi Fortuna Anwar (Ketua Institute for Democracy and Human Rights) serta pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego.

0 komentar:

Post a Comment

Please leave your constructive comments and use polite manner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More