Intelijen asing tak pernah melewatkan setiap kesempatan untuk
mengobok-obok Indonesia. Meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu 2009
pun ditingkahi operasi intelijen asing.
Partai politik telah
menjadi target penyusupan, pecah belah, provokasi dan proganda hitam.
Sinyalemen itu tentu bukan isapan jempol, apalagi dilontarkan oleh
“tokoh intelijen tiga zaman”, Suripto.
Mantan Sekjen Departemen
Kehutanan dan Perkebunan (1999-2001) ini dikenal kritis dan tajam dalam
melakukan analisis intelijen. Tak heran jika analisisnya dijadikan
rujukan dalam diskusi-diskusi formal maupun informal.
Pisau
analisis yang tajam, tentunya tak lepas dari kepiawaian Suripto dalam
menganalisa data dan informasi. Anggota Komisi I DPR RI ini rajin
mengasah daya analisis dengan rajin membaca buku-buku terkait dunia
intelijen.
Bagi Suripto, bagian terpenting dari produk intelijen
adalah analisis. Menurut Suripto, intelijen sebagai knowledge, ilmu
intelijen harus dipelajari semua pihak. Tanpa dibekali ilmu intelijen,
analisis yang dibuat akan melenceng dari sasaran.
Banyak hal yang
membedakan Suripto dengan praktisi intelijen lainnya. Selain memiliki
bekal ilmu intelijen yang cukup, pengalaman hidup telah menyempurnakan
Suripto sebagai insan intelijen yang disegani lawan ataupun kawan.
Putra
pasangan R. Djoko Said-Siti Nursyiah Lubis ini dikenal berpenampilan
sederhana. Kendati sang ayah pernah menjabat sebagai Bupati Cirebon,
kehidupan Suripto jauh dari kemewahan.
Seperti dikisahkan dalam
buku “Suripto-Menguak Tabir Perjuangan”, ketika menjadi mahasiswa di
Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Suripto sempat bekerja sebagai
sopir taksi 4848 jurusan Bandung-Jakarta.
Sifat sederhana itu
sejalan dengan faham sosialis yang dianut pria yang terlahir pada 20
November 1936 ini ketika menjadi mahasiswa. Suripto tercatat pernah
menjabat sebagai Ketua Cabang Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis),
organisasi massa onderbouw Partai Sosialis Indonesia (PSI) di Bandung.
AntikomunisTahun
1957-1964 menjadi periode perjuangan bagi Suripto untuk menghadang laju
Nasakomisasi yang diusung Presiden Soekarno. Suripto harus bertarung
dengan kelompok mahasiswa komunis yang tergabung dalam Consentrasi
Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).
Kesungguhan Suripto
membendung tekanan Partai Komunis Indonesia (PKI) menarik perhatian
petinggi Kodam VI Siliwangi, yang memang anti PKI. Walhasil, terjadilah
sinergi antara mahasiswa anti PKI dengan Kodam VI Siliwangi.
Sejak
saat itulah anak sulung dari empat bersaudara itu bersentuhan dengan
dunia intelijen yang sesungguhnya. Bersama dengan sembilan aktivis
mahasiswa dari Universitas Pajajaran dan Institut Teknologi Bandung
(ITB), Suripto mengikuti pendidikan dasar intelijen di Kodam VI
Siliwangi di bawah Kharis Suhud.
Berbagai resiko pun harus siap
dihadapi Suripto, termasuk hilangnya nyawa. Suripto bahkan sempat
dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung,
karena dituding terlibat dalam kerusuhan massa di Bandung pada 10 Mei
1963.
Kerusuhan rasial itu muncul sebagai reaksi atas pembukaan
“Poros Jakarta-Peking” oleh Presiden Soekarno. Ketika itu, merebak aksi
pembakaran mobil dan toko-toko milik warga keturunan Cina di seluruh
wilayah Bandung.
Sikap anti PKI tidak pernah padam di benak
Suripto. Pria yang hobi tinju ini melihat bahwa militer Indonesia ketika
itu perlu diperkuat dengan pemikiran anti PKI. Tidak cukup sebatas
pemikiran, Suripto mengikuti pendidikan militer sukarela (Milsuk),
setelah meraih gelar sarjana hukum pada 1964.
Setahun kemudian,
Suripto direkrut Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat
(Kostrad), sebagai anggota Tim Sarjana G (Gabungan) V Komando Mandala
Siaga.
Di era Orde Baru, karier intelijen Suripto kian
mencorong. Tak salah jika periode 1966-1967, pria kelahiran Bandung ini
dipercaya menjadi staf G (Gabungan) 1 Komando Operasi Tertinggi (Koti)
yang membidangi intelijen.
Setidaknya, sikap anti PKI Suripto tersalurkan ketika bergabung dengan TNI-AD, yang notabene menjadi target serangan PKI.
Karir
keturunan Jawa-Batak ini di dunia intelijen terus menanjak. Periode
1967-1970, Suripto menjalankan tugas sebagai staf Kepala Badan
Koordinasi Intelijen Negara (Bakin).
Lembaran BaruAnalisis
Suripto terkait berbagai persoalan bangsa semakin tajam. Bersama dengan
sejumlah tokoh akademis seperti Yuwono Sudarsono dan Fuad Hassan,
Suripto menjadi tulang punggung Lembaga Studi Strategis (LSS). Lembaga
di bawah Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas)
Dephankam.
Pemikiran Suripto cukup memberi warna
analisis-analisis LSS. Sayangnya, kiprah Suripto di LSS terhenti setelah
Suripto menyatakan mengundurkan diri dari LSS.
Pengunduran diri
itu bukan tanpa alasan. Suripto mundur setelah sebelumnya Wakil Kepala
Bakin Benny Moerdani meminta agar Suripto diinterogasi di Bakin setelah
sebelumnya bertemu dengan Wakil Menlu Cina Han Nian Long di Cina pada
1981.
Saat itu Suripto mendapat tugas rahasia dari Menlu Mochtar
Kusumaatmadja untuk menjajagi kemungkinan normalisasi hubungan
Indonesia-Cina. Memang, banyak pihak menolak normalisasi Indonesia-Cina
mengingat bahaya laten komunis.
Menarik untuk disimak, Suripto yang sebelumnya anti komunis bisa berubah menjadi akomodatif terhadap penganut komunis.
Menurut
pengakuan Suripto, tahun 1980 telah menjadi lembaran baru dalam
kehidupan Suripto. Pertengahan tahun 1980 seorang ustadz berhasil
meluruskan jalan hidupnya, sehingga dia bisa menjadi Muslim yang santun.
Sejak
saat itulah Suripto terlibat aktif dalam gerakan Tarbiyah yang kelak
bertransformasi menjadi Partai Keadilan (Sejahtera) dan KAMMI yang
berbasis di sejumlah perguruan tinggi terkemuka.
Secara
kebetulan, sejak 1986-2000, Suripto menjabat sebagai Ketua Tim
Penanganan Masalah Khusus DIKTI/Depdikbud yang menangani masalah
kemahasiswaan.
Menantang Maut
Sejumlah tudingan dan
tuntutan hukum memang menghadang idialisme Suripto. Bapak tujuh putra
ini sampat dituding penguasa Orde Baru mendalangi peristiwa Malapetaka
15 Januari 1974.
Ketika itu Ali Moertopo menuding bahwa jaringan
PSI dan eks Masyumi turut meletuskan peristiwa yang menewaskan 13
orang, 300 luka-luka, 775 orang ditahan itu. Belakangan, banyak tokoh
yang dibebaskan di pengadilan. Bahkan muncul sinyalemen, justru Ali
Moertopo lah dalang peristiwa Malari.
Tuduhan paling menyakitkan
bagi Suripto adalah dugaan penyelewengan dana bantuan kemanusiaan Bosnia
dari Komite Solidaritas Muslim untuk Bosnia yang diketuai pengusaha
Probosutedjo. Suripto dituduh telah mengganti bantuan makanan dan
obat-obatan menjadi bantuan senjata.
Menurut pengakuan Suripto,
dirinya masuk ke Bosnia pada November-Desember 1992 memang mengemban
misi Komite Solidaritas Bosnia untuk memasok senjata kepada pejuang
Muslim Bosnia.
Tudingan penyelewengan dana itu menyeruak ketika
Suripto menjabat sebagai Sekjen Departemen Kehutanan dan Perkebunan
sejak 1999. Probosutedjo mengangkat kembali isu penggelapan saat Probo
diancam akan diseret ke pengadilan oleh Suripto dalam kasus dana
reboisasi.
Faktanya, Suripto tidak mundur sejengkal pun. Suripto
tetap mengejar konglomerat hutan bermasalah, setidaknya terjaring 12
kasus. Bahkan The Asia Wallstreet Journal menulis Suripto sebagai
satu-satunya orang yang berani memberantas KKN di bidang kehutanan.
Akibat
bersinggungan dengan konflik kekuasaan, Suripto dipecat oleh Presiden
Abdurrahman Wahid, Maret 2001. Sementara jabatan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan yang dijabat Nurmahmudi Ismail diciutkan menjadi Menteri Muda
Kehutanan.
Awalnya, Gus Dur meminta Nurmahmudi Ismail memecat
Suripto. Gus Dur menyebut Suripto dan mantan Danjen Kopassus Muchdi PR
merencanakan tindakan makar di Hotel Kempinski. Namun Nurmahmudi
menolak, karena alasannya tidak jelas. Akibatnya Nur Mahmudi
dilengserkan, diganti menteri baru, Marzuki Usman. Marzuki lah yang
memberhentikan Suripto.
Suripto sempat ditahan Polda Metro Jaya
terkait tuduhan dugaan korupsi dan mark up pembelian dua helikopter
bekas tipe Bell 412 pada tanggal 14 Desember 2000. Sekitar tiga bulan
kemudian, salah satu helikopter tersebut jatuh di Gunung Burangrang ,
Subang. Ironisnya, helikopter itu ditengarai digunakan Tommy Soeharto
untuk melarikan diri.
Disebut-sebut, penahanan Suripto tidak
hanya mark-up pembelian helikopter. Suripto dinilai terlalu sering
melontarkan analisis yang bertentangan dengan polisi soal pelaku
peledakan Bom Bali.
Pada awal Mei 2001, Suripto dan Lembaga Studi
Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) dituduh
membocorkan rahasia negara. Di antaranya, dokumen-dokumen rahasia
militer dan peta udara.
Disebut-sebut, sejumlah anak buah Suripto
tertangkap tangan mengumpulkan info rahasia sambil membawa senjata.
Lesperssi ditengarai banyak berhubungan dengan agen rahasia asing
Tak
hanya itu, sebelumnya Suripto dituduh terlibat dalam peledakan bom di
Parkir Timur Senayan, saat berlangsung acara Istigotsah Nahdlatul Ulama,
29 April 2001. Tuduhan lain, Suripto juga mendalangi kerusuhan Sampit,
seperti dituduhkan Gus Dur. Berikut kutipan wawancaranya dengan
INTELIJEN pada akhir Maret 2009 di Jakarta.
Paradigma Intelijen RI Harus Dirubah Pada
awalnya Anda adalah pengusung pemikiran sosialis Syahrir, mengapa
tiba-tiba berputar haluan terlibat dalam gerakan Tarbiyah?Saya
menapaki lembaran baru, dari sosialis menjadi idialis agamis, sejak
bertemu dengan Ustad Hilmy Aminuddin (Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan
Sejahtera). Ustad Hilmy yang mengubah pandangan hidup saya.
Saya
bertemu Ustad Hilmy pada 1984, di dalam satu pengajian di rumahnya
almarhum Hartono Marjono. Sejak saat itulah saya mendalami Tarbiyah
bersama Ustad Hilmy.
Hilmy Aminudin dikenal sebagai anak
biologis sekaligus idiologis Danu Mohammad Hassan, panglima NII. Sejauh
ini apa keterkaitan pemikiran Danu dengan konsep yang Anda kembangkan
bersama Hilmy Aminuddin? Saya tidak sampai mendalami sampai
sejauh itu. Saya juga tidak pernah menanyakan soal itu ke Ustad Hilmy.
Yang pasti Hilmy adalah seorang ustad yang banyak merubah hidup saya.
Saya kurang mengerti latar belakang beliau.
Ada sinyalemen,
Anda mengembangkan skenario, seperti yang dijalankan Ali Moertopo dalam
Operasi Khusus (Opsus). Yakni, membentuk gerakan Tarbiyah untuk
menyeragamkan sekaligus meredam gerakan Islam radikal yang membahayakan
penguasa? Saya tidak tahu kalau sampai sejauh itu. Saya
tidak pernah di Opsus. Apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang saya
sembunyikan. Saya mendapat pelajaran intelijen atau dididik intelijen
pada saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran.
Saya dididik oleh Asisten 1 Kodam Siliwangi, Kharis Suhud.
Ketika
itu ada sepuluh mahasiswa dibina untuk menghadapi atau mengawasi
gerakan Partai Komunikas Indonesia di dalam kampus. Dalam aktivitas
itulah saya mendapat pengalaman politik dan intelijen. Setelah itu saya
masuk dalam Milsuk (militer sukarela) dalam rangka konsolidasi dengan
Malaysia. Kami direkrut dalam Komando Siaga Mandala 1965.
Ketika
pecah G30S PKI saya diminta untuk memberikan pemikiran-pemikiran kepada
Asisten 1 Kostrad, Yoga Sugama. Setelah Yoga diangkat sebagai Wakil
Kepala KOTI, saya menjadi stafnya. Demikian juga ketika Yoga diangkat
sebagai Kepala BAKIN, saya menjadi tenaga ahlinya.
Karir
Anda di pemerintahan cukup fenomenal. Salah satunya saat menjabat Sekjen
Dephutbun, Anda direstui sekaligus dicopot oleh Gus Dur yang saat itu
menjadi presiden. Anda melihat adanya konflik kepentingan, mengingat
sejak awal pengangkatan Anda ditentang banyak pihak?Sampai
saat ini saya tidak tahu apa sebenarnya alasan Gus Dur ngotot mencopot
saya. Yang pasti, saya memang terus menyuarakan adanya korupsi di
lingkungan Dephutbun. Banyak yang merasa terganggu dengan aktivitas
saya. Saya hanya melaporkan apa adanya, bahwa banyak pengusaha yang
terbukti melakukan tindakan ilegal.
Saya dicopot oleh Gus Dur
mungkin karena adanya informasi yang menyesatkan. Bahkan saya sempat
dituduh melarikan Tommy (Hutomo Mandala Putra) dengan helikopter. Saya
juga dituduh terlibat dalam rencana kudeta. Aktivitas saya dituding
didanai oleh militer. Tentu saja saya tidak terima dituduh seperti itu,
sehingga Gus Dur saya gugat.
Meskipun Gus Dur presiden, saya sebagai warga negara tentunya boleh menggugat Gus Dur.
Ada kesan Nurmahmudi Ismail (Menhutbun) membela Anda karena alasan politis, di mana Anda satu barisan dengan Nurmahmudi? Untuk
mencopot saya, presiden harus melalui menteri terlebih dahulu
(Nurmahmudi). Hanya saja karena menteri tidak menemukan bukti itu.
Memang sempat terjadi tarik menarik.
Anda sering dituduh terlibat korupsi, salah satunya penyelewengan dana bantuan dari Komite Solidaritas Muslim Bosnia? Bisa
konfirmasikan kepada Sri Edi Swasono. Ketika itu perintah Probosutedjo
sebagai ketua Komite Solidaritas Bosnia ke saya seperti apa. Semua pihak
harus mengetahui persoalan ini. Ketika itu kami datang ke Bosnia dan
kami petakan apa sebenarnya yang dibutuhkan.
Pihak Muslim Bosnia
menyatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Hanya saja
meskipun bantuan makanan, obat-obatan dan pakaian cukup, menjadi tidak
berarti karena tetap saja muslim Bosnia disembelih tanpa perlawanan
karena tidak memiliki senjata. Terus terang mereka meminta bantuan
senjata.
Ketika itu saya sampaikan permintaan itu ke petinggi
komite, termasuk Sri Edi Swasono. Satu saksi yang sudah meninggal yakni
Lukman Harun. Dari situ perintahnya cukup jelas.
Jadi jika ada
tuduhan merubah bentuk bantuan atau memanipulasi, bisa ditanyakan kepada
saksi hidup. Ada satu saksi lagi, Adi Sasono. Saya ketemu Adi Sasono di
Kroasia ketika itu, dalam rangka delivery senjata tersebut. Saya juga
mengajak Adi Sasono masuk ke Bosnia.
Dua saksi itu cukup karena
keduanya dalam posisi yang berbeda. Keduanya “berseteru” terkait Dewan
Koperasi. Jadi, jika dua sumber yang “bertentangan” bersaksi sudah
cukup sebenarnya.
Presiden Soeharto bilang tidak mengetahui langkah yang Anda ambil terkait bantuan senjata? Mungkin
saja Soeharto tidak tahu. Dalam dunia intelijen, seorang agen
dimungkinkan untuk memungkiri apa saja kalo memang ada covernya.
Presiden mungkin saja tidak tahu, atau tahu tetapi pura pura tidak tahu.
Kuncinya ada di Probosutejo, disampaikan atau tidak informasi itu ke
Soeharto.
Justru Probosutejo membidik Anda dengan kasus itu? Jangan tanya saya, yang jelas Probosutedjo yang memerintahakan kepada saya.
Selain terlibat dalam kerusuhan rasial di Bandung, Anda juga dituduh mendalangi Peristiwa Malari? Malari
dimulai dari adanya sekelompok mahasiswa yang melihat ada kecenderungan
dominasi asing di sektor usaha. Untuk itu modal asing harus ditentang.
Berbarengan dengan hal itu ada semacam gesekan, antara kelompok Ali
Murtopo dan kelompok militer, sehingga timbul ketegangan.
Ada
satu kelompok mahasiswa yang meminta pendapat saya. Mereka tidak setuju
backing-backingan militer. Beberapa kali saya berdiskusi dengan mereka.
Akhirnya digelarlah demo-demo di Jakarta.
Sebenarnya dengan hal-hal tersebut sudah cukup bukti untuk menyeret Anda sebagai provokator aksi?Buktinya
saya tidak pernah diperiksa. Memang saya dengar nama saya sudah masuk
dalam target. Tetapi ada bantuan dari teman-teman saja di intelijen
sehingga nama saya tidak masuk.
Anda adalah sosok aktivis
yang bisa dibilang jarang berurusan dengan penjara, tidak seperti
aktivis lainnya. Itu karena kedekatan Anda dengan kalangan intelijen?Saya
pernah dihukum dua tahun, waktu hura-hara di Bandung. Jujur saya akui
memang ada yang membantu saya, khususnya dalam peristiwa Malari.
Anda
dikenal cukup tajam dalam membuat analisa intelijen. Sebenarnya apa
saja yang dibutuhkan dalam menciptakan produk intelijen yang usefull? Dari
difinisi, Intelijen itu bisa dipandang sebagai ilmu pengetahuan,
sebagai aktivitas dan intelijen sebagai organisasi. Intelijen sebagai
knowledge, ilmu intelijen harus dipelajari. Misalnya, seorang aktivis,
dia harus rajin mengakses informasi, salah satunya rajin membaca buku.
Jika tidak, dia akan kurang pengetahuan. Saya disebut sebagai pengamat
intelijen karena saya rajin membaca buku-buku terkait intelijen.
Intelijen
saat ini yang terpenting adalah analisis. Saat ini banyak perwira
intelijen yang tidak dibekali ilmu intelijen sehingga analisis yang
dibuat kurang sasaran.
Perkembangan intelijen Indonesia saat ini ketika harus berhadapan dengan operasi intelijen asing? Paradigma
intelijen di Indonesia harus dirobah. Saat ini paradigma masih ekstrim
kanan ekstrim kiri. Jika intelijen masih mengacu pada pemikiran ekstrim
kanan ekstrim kiri, maka cara menganalisa dan cara mengamankan ancaman
terhadap negara itu menjadi usang.
Pasca perang dingin, ada
masalah-masalah yang bisa mengancam integrasi negara. Semuanya harus
dimulai dari self perseption. Masalah pertama yang terkait dengan self
perseption adalah masalah kerusakan lingkungan hidup, transnational
crime, pangan, dan separatisme. Transnational crime meliputi ilegal
logging, money loundring, cybercrime.
Karena saat ini dunia ini
tidak ada batas teritorial, tenaga dan organisasi harus menyesuaikan
dengan ancaman-ancaman tersebut. Tujuannya, agar supaya tenaga
profesional itu siap diterjunkan. Tenaga-tenaga profesional harus
disesuaikan dengan badan-badan intelijen yang ada.
Source : intelijen.co.id